<![CDATA[Rizqullah Faiz Novarel, Lutfi Effendi,SH.M. Hum., Agus Yulianto, SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya faiznovarel123@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kediri melalui iklan media luar ruang yang dilakukan oleh BPPKAD, ketentuan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan SOP yang telah dijalankan berdasarkan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang dimana dalam pelaksanaannya masih ada ketimpangan. Hal ini terlihat dengan adanya banyak iklan media luar ruang yang tidak teratur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana hukum di konsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variabel- variabel sosial yang lain, hal tersebut secara data primer diperoleh dari sumber informasi melalui wawancara, kemudian diikuti dengan data sekunder dari Kantor BPPKAD Kota Kediri tentang pendapatan asli, perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi semua ini diharapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Melalui hubungan antar instansi dalam pelaksanaan penertiban iklan media luar ruang maka dilakukan secara koordinasi dengan pemangku kepentingan yang lain yaitu Polisi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Tata Ruang Kota Kediri. Pada akhirnya kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kinerja BPPKAD dalam menangani iklan media luar ruang dirasa belum maksimal karena masih banyaknya iklan media luar ruang yang tidak berizin. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut yaitu peningkatan sumber daya manusia dalam lingkup BPPKAD dan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pada aspek infrastruktur daerah.  Kata Kunci : Optimalisasi, Kinerja, Pendapatan Asli Daerah, BPPKAD, Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013, Yuridis Sosiologis, Iklan Media Luar Ruang.  ABSTRACT This research looks into the regional revenue in the regency of Kediri earned from out-of-home advertising by BPPKAD. Related measures have been taken according to SOP that is relevant to the Mayor’s Regulation of Kediri Number 58 of 2016 concerning status, structure of organization, tasks, and function and work scheme of the Financial and Asset Management and Revenue Agency (BPPKAD) and Mayor’s Regulation of Kediri Number 7 of 2013 concerning advertising that still indicates inappropriateness in the implementation. Out-of-home advertising seems to be out of line of the regulatory system. This research employed socio-juridical approach where law is conceptualized as a social institution that is factually connected to other social variables. The primary data of this case was obtained from interviews and the secondary data from the BPPKAD office of Kediri city regarding regional revenue, planning, implementation, and coordination for optimization. To supervise this type of advertising, coordination with stakeholders like police, department of transportation, Civil Service Police Unit, and Spatial Planning Agency of Kediri was established. The research results reveal that the BPPKAD has not optimally performed its tasks to tackle the related issues arising in this advertising system, and it is obvious that numbers of advertisements are displayed without permit. Thus, to hamper all these issues, it is essential that upgrading human resource be taken into account within the scope of BPPKAD. Moreover, the importance of regional tax to contribute to the welfare of the people in regional infrastructure aspect should also be introduced more to the members of the society. Keywords: optimization, performance, regional revenue, BPPKAD, Mayor’s Regulation of Kediri Number 58 of 2016, Mayor’s Regulation of Kediri Number 7 of 2013, Socio-juridical out-of-home advertising.]]>
