<![CDATA[Aditya Novandita, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. Mt Haryono No. 169, MalangEmail: anovan12@yahoo.comABSTRAK Penulisan ini mengangkat permasalahan terkait pengaturan mengenai bentukperlindungan hukum pariwisata desa wisata di Kabupaten Sleman, pemilihat temadilatarbelakangi oleh besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman pada bidangpariwisata, khususnya pariwisata desa wisata. Namun besarnya potensi tersebut belumdidukung dengan sebuah bentuk perlindungan hukum yang dikhususkan dalam bidangpariwisata desa wisata, belum dibentuknya perlindungan hukum mengenai pariwisatadesa wisata tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum pada bidangpariwisata desa wisata. Pada dasarnya pemerintahan Kabupaten Sleman memiliki sebuahkewenangan berdasarkan asas otonomi daerah, oleh itu pemerintahan KabupatenSleman memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebuah peraturan mengenaipariwisata desa wisata. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian metodenormatif dengan pendekatan Statute-approach dan Conseptual-approach, jenis dan, dananalisis bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Pengaturanmengenai pariwasata desa wisata sangat dibutuhkan dimana peraturan tersebut sebagailandasan dan bentuk perlindungan hukum bagi pemerintah dan pedoman untukmenjalankan arah yang ingin dicapai mengenai pariwisata, khususnya pariwata desawisata sehingga desa wisata dalam menjalankan bidang pariwisatanya dapat sesuaidengan konsep yang dibentuk sedari awal dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidaksesuai dengan konsep desa wisata yang telah didirikan. Terdapat hambatan dalam halproses pembuatan perlindungan hukum mengenai pariwisata desa wisataKata kunci : Pengaturan, Pemerintah Daerah, Pariwisata, Desa Wisata. AbstractThis paper raises an issue regarding a regulation on the form of legal protection of village tourism in Sleman Regency. The chosen topic was motivated by tremendous potentialsowned by Sleman Regency in the field of tourism, especially village tourism. However,those tremendous potentials have not been supported by a form of legal protection thatis specialized in the field of village tourism, there is no legal protection concerning villagetourism caused legal loopholes in the field of village tourism. Basically, the Governmentof Sleman Regency has an authority based on the principle of local autonomy, thereforethe Government of Sleman Regency has the authority to issue a regulation on villagetourism. The writing of journal uses a normative legal research with statute andconceptual approaches. Furthermore, type and analysis of legal materials using legalinterpretation. The regulation concerning village tourism is urgent, where the regulationas a basis and a form of legal protection for the government and guidelines to run thedirection to be achieved regarding tourism, especially village tourism, so the villagetourism can be implemented based on the concept formed from the beginning andprevent the changes that are not in accordance with the concept of village tourism thathas been established. There are some obstacles in the process of making legal protectionsregarding village tourismKeywords: Regulation, Local Government, Tourism, Village Tourism]]>
