<![CDATA[I Gusti Ayu Widya Shanti, Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., Ibnu Sam Widodo,S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, MalangEmail : wdyashaanti@gmail.comAbstrakDalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 terdapat persyaratan bagi warga negara yang berstatus Mantan Terpidana dan ingin menjadi calon kepala daerah. Persyaratanbagi mantan terpidana itu ialah sudah melewati jeda jangka waktu minimal 5 (lima) tahundari yang bersangkutan dinyatakan bebas. Namun terdapat perbedaan tafsir dari kedualembaga KPU dan Bawaslu terkait penghitungan awal jeda jangka waktu minimal 5 (lima)tahun itu. KPU merumuskan norma yang pada intinya bahwa mantan terpidana itu harusdinyatakan bebas murni oleh pengadilan agar dapat menalonkan diri. Akan tetapi, Bawasluberpendapat bahwa dalam masa pembebasan bersyarat mantan terpidana itu dapatmencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Tujuan dari penelitian ini agar mendapatkepastian hukum dalam perbedaan tafsir kedua lembaga itu, dengan menggunakkan metodepeneitian normative yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan analitis.Adapun hasil yang ditemukan bahwasanya Putusan Bawaslu No.001/PS.REG/52.5205/IX/2020 tidak sesuai dengan syarat pencalonan mantan terpidanadalam PKPU No. 1 Tahun 2020. Putusan Bawaslu tersebut memutuskan penghitungan awaljeda 5 (lima) tahun tersebut dimulai dari bakal calon keluar dari lembaga permasyarakatan.Sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu maka apabila berstatus pembebasanbersyarat maka dikualifikasikan sedang menjalani masa pidana, hanya teknis pelaksanaannyasaja yang berbeda, yaitu berada diluar LAPAS. Secara formal juga PKPU No. 1 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Lampiran I Nomor 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, perlu dilakukanpengharmonisasian pengaturan terkait Mantan Terpidana yang ingin mencalonkan dalamPilkada berikutnya.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Mantan Terpidana, Penyelenggara Pilkada AbstractEx-convicts could join the candidacy in concurrent regional head elections in 2020 as long as they had been released for at least five years during the time of the candidacy. However,there is a different understanding of this five-year releasing period between General ElectionCommission (hereinafter KPU) and General Election Supervisory Agency (hereinafterBawaslu). The KPU argues that ex-convicts can join the candidacy only when they are declaredfree from any sentencing period, while Bawaslu allows the candidacy of ex-convicts even whenthey are on parole. With normative juridical method, statutory, case, and analyticalapproaches, this research aims to investigate the legal protection regarding these twodifferent interpretations. The research results reveal that the Decision of Bawaslu Number001/PS.REG/52.5205/IX/2020 is irrelevant to the requirements of candidacy of ex-convicts asin the Regulation of KPU Number 1 of 2020. Bawaslu has determined that the five-year releaseshould start from the time the prisoner is physically released from prison. However, inreference to integrated criminal judicature system, a person on parole is still deemed thathe/she still serves the sentence although he/she is physically out of the Department ofCorrections. That is, the Regulation of KPU Number 1 of 2020 contravenes Appendix I Number177 of Law Number 12 of 2011 concerning Legislation Making. As a consequence, adjustingthe regulation governing the candidacy of ex-convicts in regional head elections is requiredfor the coming regional head elections.Keywords: Regional Head Election, Ex-Convict, Arrangement of Regional Head Elections]]>
