<![CDATA[Grefi Kartika Wasillah Djuanto, Yuliati, Abdul MadjidProgram Studi Sarjana Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No.169. MalangEmail : Kartikaaagrefi@gmail.com AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi tidak diaturnya ketentuan minimum khusu terkait dengan kedudukanUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai tindak pidanakhusus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan, serta intepretasigramatikal dan sistematis guna melakukan analisis terhadap bahan hukumbaik primer maupun sekunder serta terhadap permasalahan terkait dengankonsekuensi tidak diaturnya ketentuan pidana minimum khusus terkaitdengan kedudukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus serta implikasi yuridis terkait dengan tidakdiaturnya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun2013 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan.Kata Kunci : Ketentuan Minimum Khusus, Terorisme, PendanaanTerorisme AbstractThis study aims to find out and analyze the consequences of unregulated minimum provisions related to the position of Law Number 9 of 2013 on the Prevention andEradication of Terrorism Funding Crimes as a special criminal act. This research isnormative juridical research using statute approach, as well as grammatical andsystematic interpretations to analyze the legal material both primary and secondaryas well as on problems related to the consequences of unregulated special minimum criminal provisions related to the position of Law No. 9 of 2013 onPrevention and Eradication of Terrorism Funding Crimes as special crimes and itslegal implications.Keywords: Special Minimum Criminal Provisions, Terrorism, Terrorism Funding]]>
