<![CDATA[Indah Luthfiana Dewi, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang e-mail: indahluthfianadewiupy@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait Surat Tanda Lulus Sensor. Dalam Pasal 57 tersebut mengatur mengenai kewajiban memperoleh surat tanda lulus sensor terhadap film yang akan diedarkan dan/atau ditayangkan kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait Surat Tanda Lulus Sensor, studi di Lembaga Sensor Film dan Bioksop di Malang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengawasan kepada pelaku usaha pertunjukan film (bioksop). Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait Surat Tanda Lulus Sensor, studi di Lembaga Sensor Film dan Bioskop di Malang. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pegawai Lembaga Sensor Film Jawa Timur, manager lapangan bioskop X dan hubungan sosial bioskop Y di Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif analisa, yaitu dengan menggambarkan keadaan nyata dari objek yang diteliti di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait Surat Tanda Lulus Sensor belum berjalan dengan baik karena memiliki beberapa hambatan. Kata Kunci: Pelaksanaan Pasal, Penyensoran, Surat Tanda Lulus Sensor, Perlindungan Konsumen Bioskop ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of Article 57 of Law Number 33 of 2009 concerning Film over Censorship Certificate. The law regulates the requirement to obtain the censorship certificate for the film shown to consumers. However, the practice of censorship has not been performed according to the law due to several factors such as lack of supervision for the parties in charge of cinema business. This research involved empirical juridical method and socio-juridical approach in which the observation was directly performed to help obtain the data regarding the implementation of Article 57 of Law Number 33 of 2009 concerning Film over Censorship Certificate. The data was obtained from interviews with staff in censorship agency in East Java, a field manager of cinema x and social relationship manager of cinema Y in Malang. The analysis took descriptive method, where real condition of the object observed was described. The research result reveals that Article 57 of Law Number 33 of 2009 has not been appropriately implemented due to several factors. Keywords: implementation of article, Censorship Certificate, protection for cinema viewers]]>
