<![CDATA[Dhio Widyatama Putra, Shinta Hadiyantina, Dewi CahyandariFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: Dhiowidyatamaptr@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui Mengetahui, mengidentifikasi dan mendeskripsikan urgensi pelaporan IMEI telepon seluler dalam meningkatkan pendapatan negara dan untuk Mengetahui, mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan dan pendukung pelaporan IMEI telepon seluler dalam meningkatkan pendapatan negara, Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis (socio legal research). Pendekatan hukum sosiologis adalah mengindentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Berdasar dari hasil penelitian ini, dalam Pelaksanaan Peraturan pemberitahuan dan pelaporan atas barang telepon seluler, adalah instrumen yang digunakan Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan, untuk impor barang dengan menggunakan dokumen Bea Cukai, pada saat proses pengangkutan atau masuknya barang telepon seluler ke Kawasan negara dengan non-sertifikasi atau tidak mempunyai IMEI negara dapat merealisasi barang telepon seluler dengan mekanisme pemeriksaan fisik dan penyegelan atau pemberian nomer IMEI. Terakhir dengan dilakukannya post audit untuk menguji kepatuhan. Dengan dilakukan nya prosedur tersebut dapat meningkatkan pengawasan dalam bentuk pelaporan dalam menangani barang telepon seluler tidak berIMEI. Beberapa upaya- upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah memperkuat dan memperketat keamanan dari seleksi masuk produk-produk impor di setiap check point. Jika upaya-upaya ini berhasil mengatasi faktor-faktor tersebut, dapat dipastikan pendapatan negara dari bidang kepabeanan akan meningkat. Kata kunci: Bea Cukai, IMEI, Implikasi Hukum, Pengawasan Barang ABSTRACT This research aims to find out, identify, and describe the urgency in reporting mobile phone IMEI intended to raise the State’s income and to find out the hindrances to and supporting aspects of the IMEI. This research employed empirical research since the object studied was in the field and socio-legal research method which required identification and conception of law as a real and functional social institution in a real life. In terms of the notification and report of mobile phone devices for IMEI, with customs and excise documents, and during the loading and entering of goods into a country that has no certification or IMEI in the state, the process could take inspection of the devices, sealing, or the issuance of IMEI, and it could also take audit process to see whether customers comply with the rules. All these measures are intended to improve supervision that involves report and handling of the mobile phones with no IMEI. It is important that the Directorate General of Customs and Excise enforce restrictions for the coming products at every check point. The success of these measures will surely increase the income the State could regularly receive. Keywords: customs and excise, IMEI, legal implication, goods supervision ]]>
