<![CDATA[Naufal Nabil, Siti Hamidah, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang e-mail: naufalnabil66@gmail.com  ABSTRAK Keberdadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan memberdayakan masyarakat miskin di lingkungan pesantren agar mampu mandiri secara ekonomi dengan memberikan fasilitas pembiayaan secara mikro dan berbasis wakaf. Namun, penulis mendapati temuan bahwa secara implementatif, keberadaan BWM sebagai lembaga yang menjalankan mekanisme wakaf uang tidak memiliki status hukum kelembagaan yang jelas. Penggunaan istilah “bank†yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta menjalankan proses wakaf uang yang juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf tentunya dikhawatirkan akan menjadi permasalahan dikemudian hari jika BWM telah menjadi besar dan masif digunakan jasanya oleh masyarakat. Penggunaan istilah “bank†pada BWM sedangkan BWM melalui OJK menyatakan bahwa tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, sedangkan model bisnis BWM menjelaskan bahwa dana yang dikelola bersumber dari donatur yang notabene juga merupakan bagian dari masyarakat. Kemudian, Mekanisme dalam penyaluran dana yang ada tidak berlandaskan pada Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) khusus terkait wakaf uang, dikarenakan dalam UU Wakaf disebutkan penyaluran wakaf uang harus melalui LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh kementrian agama, akan tetapi istilah ‘wakaf’ pada bank wakaf mikro sebagaimana penamaan lembaga yang digunakan agar mudah diterima lingkungan Pesantren. BWM diadakan untuk menunjang perekonomian masyarakat dibawah garis menengah, namun secara hukum, keberadaannya berdiri diatas dua prinsip yang tidak saling berjalan beriringan. Bukan tidak mungkin, kedepan, jika keberadaan BWM masih sama seperti ini, akan menimbulkan masalah yang justru bertentangan dengan tujuan awal didirikannya. Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, Wakaf, Wakaf Uang ABSTRACT The presence of micro waqf bank as a sharia micro financial institution established by the Financial Services Authority (OJK) is to empower the poor living in Islamic boarding schools to set them independent economically and to provide them with a micro and waqf-based financial facility. However, this bank does not hold clear legal standing in providing waqf based financial aid, and the term ‘bank’ does not suit its functionality. Moreover, the waqf process run by the institution does not comply with the waqf principle, which probably leads to a serious issue as the bank is growing massive. The bank initially declared that it did not collect funds from the members of public to the OJK and convinced that the fund came from donors who, on the contrary, represent the members of public. Another issue is that the mechanism run in this financial service does not comply with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf especially regarding money waqf, while this law asserts that the money circulation should also involve the interference of LKS-PWU officially appointed by the Ministry of Religion. The term ‘waqf’ in this case was seemingly intended to gain acceptance from the people in the scope of Islamic boarding school. Micro Waqf Bank is intended to financially support those living with low and middle economic status, while its existence erects on two incongruous principles. There is always a probability that new issues will arise if no change is made to this system. Keywords: micro waqf bank, waqf, money waqf  ]]>
