<![CDATA[Ulfah Fadilah, Moch. Zairul Alam, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ulfahfadilaah@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kekosongan hukum atas yurisdiksi hukum Indonesia terhadap tindakan pelanggaran persaingan usaha oleh pelaku usaha asing di Indonesia. Padahal hukum persaingan Indonesia mengadopsi prinsip teritorial melalui pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha diklasifikasikan sebagai entitas atau individu yang berdomisili atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan persaingan usaha di Indonesia dan berwenang atas pemutusan perkara persaingan usaha guna melindungi pelaku usaha di Indonesia. Penulis merumuskan dua pokok masalah yaitu analisis penerapan doktrin efek terhadap tindakan pelanggaran Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia dan perbandingan penerapan doktrin efek di Amerika Serikat dan di Indonesia berdasarkan kasus persaingan usaha. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah tersebut bahwa berdasarkan putusan KPPU 07/KPPU-L/2007 bahwa secara tidak eksplisit menerapkan single economic entity doctrine sebagai dasar hukum atas pelanggaran persaingan yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek di Indonesia. Penggunaan doktrin tersebut agar KPPU dapat melihat keterkaitan perusahaan kelompok usaha Temasek atas kepemilikan saham silang yang melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini mengalami ketidakpastian hukum karena ketentuan pasal Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur penggunaan doktrin terhadap pelanggaran persaingan usaha. Sehingga penulis mengajukan rekomendasi berdasarkan studi perbandingan dengan hukum persaingan usaha Amerika Serikat yaitu merubah ketentuan hukum persaingan Indonesia berdasarkan ASEAN Regional Guideline on Competition Policy (ARGCP) dan hal lainnya guna melindungi perekonomian Indonesia. Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Doktrin Efek, Tindakan Pelanggaran Persaingan Usaha, Ekstrateritorial, Perbandingan Hukum ABSTRACT This research looks at the issue of legal jurisdiction where foreign entrepreneurs violated the principles of business competition in Indonesia. To highlight, the Law concerning Business Competition in Indonesia adopted territorial principles in Article 1 to 5 of Law Number 5 of 1999, implying that business actors are categorized as entities or individuals with the domicile in Indonesia or run their businesses in Indonesia. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an authority responsible for the supervisory measures over enterprises in Indonesia is authorized to settle the dispute in business competition for the protection of business actors in the country. This research studies two problems regarding the analysis of the implementation of effects doctrine on the violation of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia and the comparison of the implementation of effects doctrine between the US and Indonesia in business competition. This research employed a normative-juridical method, statutory, and comparative approach, supported by primary, secondary, and tertiary materials. All the data was analyzed by using grammatical, systematic, and comparative approaches. The research analysis reveals that Decision KPPU 07/KPPU-L/2007 implicitly applied the single economic entity doctrine as the legal basis over the violation of the business competition principle committed by the business group of Temasek in Indonesia. The application of this doctrine was intended to enable the KPPU to spot the connection of the companies of Temasek regarding cross shareholding that violated the provisions of Law Number 5 of 1999. Legal uncertainty arose since this article does not regulate the use of doctrine regarding the violation of business competition. Due to this situation, this research is recommending amending the legal provisions of business competition in Indonesia according to ASEAN Regional Guideline on Competition Policy (ARGCP) and other matters to protect the economy in Indonesia. Keywords: Business Competition Law, Effects Doctrine, Violation Of Business Competition, Extraterritorial, Legal Protection]]>
