<![CDATA[Syauqina Maghfirah Salsabila, Siti Hamidah, Siti Rohmah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: syauqinamaghf@gmail.com  ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait akad hutang dalam fitur GoPay PayLater pada aplikasi Gojek menurut Maqashid Syariah. Pemilihan tema yang diangkat oleh penulis dilatarbelakangi oleh banyaknya pengguna fitur GoPay PayLater di Indonesia yang masih belum faham terkait hukum menggunakannya yang didasari hukum ekonomi Islam, yang mengacu pada Maqashid Syariah yang merupakan tujuan dari Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini mengangkat rumusan masalah: Apakah akad hutang dalam fitur GoPay PayLater telah memenuhi Maqashid Syariah? Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan oleh penulis dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan penelusuran internet yang dianalisis menggunakan teknik restriktif dan interpretasi teological. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu belum sesuainya fitur GoPay PayLater menurut Maqashid Syariah, karena dari ketentuan ketentuan pada akad hutangnya masih terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam jika dikaitkan dengan riba dan dzulm yang dilarang dalam hukum Islam bila terdapat denda didalamnya. Namun, apabila hutang dalam fitur GoPay PayLater dapat diselesaikan sebelum jatuh tempo dan terkena denda masih diperbolehkan karena sesuai dengan hutang yang sebagaimana mestinya berdasarkan hukum ekonomi Islam.Kata Kunci: Akad Hutang, GoPay PayLater, Maqashid Syariah ABSTRACTThis research investigates the issue of debt as part of GoPay PayLater feature on Gojek App from the perspective of Maqashid Syariah. This topic departs from the rising popularity of Gopay PayLater in society but without the understanding of its users from the perspective of Islamic economics that refers to Maqashid Sharia as an objective of Islamic Law. With this issue, this research aims to delve into whether the debt on this feature has fulfilled the principle of Maqashid Sharia? With a normative-juridical method, conceptual, statutory, and comparative approaches, this research obtained primary, secondary, and tertiary materials from library research, documentation, and sources from the Internet, which were further analysed by using a restrictive technique and theological interpretation. The research analysis has found out that the GoPay PayLater feature does not comply with Maqashid Sharia, recalling that most of the provisions of the debt outlined in the contract are not relevant to Islamic economics, including the practice of usury and dzulm, both of which are heavily forbidden in Islamic Law since both may involve fines in the contract. As long as the feature on the app can be settled before the due date and a fine has to be applied, this practice is allowed since the application of the debt in the feature does not contravene Islamic economics. Keywords: Pay Later contract, GoPay PayLater, Maqashid Sharia]]>
