<![CDATA[ Martha Novianty Teuf, Faizin Sulitio, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: novianti.na65@gmail.com ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prakteknya dapat dijumpai dalam proses penyelesaian perkara pidana bertentangan kententuan peraturan perundang – undangan. Dalam penulisan ini putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor : 171/Pid.B/2017/PN Jap yang mengeluarkan dan memberikan petikan putusan tanpa adanya putusan lengkap dan sebelum pembacaan surat dakwaan di sidang Pengadilan bertentangan dengan proses penyelesaian perkara pidana yang telah ditentukan oleh undang-udang dan terhadap petikan putusan ini merupakan putusan akhir yang di dalam amar putusannya tidak memutus terdakwa dipidana atau dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga petikan putusan nomor 171/Pid.B/2017/PN Jap tidak sesuai dengan Pasal 194 (1) KUHAP. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakan dan dokumen. Terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan bahan hukum primer yang dianalisis dalam peraturan perundang-undangan lalu bahan hukum sekunder dengan berbagai sumber buku atau jurnal terkait dan hasil wawancara tertulis dengan pihak-pihak terkait lalu dianalisis dengan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diketahui bahwa dalam perkara nomor 171/Pid.B/2017/PN Jap pengadilan haruslah mengeluarkan penetapan terhadap sebab dasar pengembalian surat dakwaan ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981, sehingga petikan putusan nomor 171/Pid.B/2017/PN Jap yang dikeluarkan dan diberikan bertentangan dengan proses penyelesaian perkara dan penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali sebab dalam amar putusan dalam petikan putusan tersebut tidaklah memutus terdakwa dipidana atau dibebaskan atau dilepaskan. Kata Kunci: penyelesaian perkara pidana, putusan pengadilan, surat dakwaan dikembalikan ABSTRACT This research aims to investigate the role of law enforcers in handling criminal cases that should comply with the provisions of the current legislation, but in reality, some legal processes of criminal handling often contravene the legislation. District Court Decision Number 171/Pid.B/2017/PN Jap was issued with only excerpts and without full decision. It was released even before the indictment was read before the court. This condition contravened the process of criminal case handling that is governed by law. The excerpts of the decision represented the final decision which does not declare whether the defendant was released and free from all charges. That is, this Decision was not compliant with Article 194 (1) of Criminal Code Procedure. With a normative-juridical method, statutory and case approaches, this research employed primary and secondary data requiring library research and documents. The primary data constituted legislation while the secondary ones required related books, journals, and the result of interviews with related informants. All the data were further analysed by using systematic interpretation. The decision as mentioned should have set a decision regarding the basic cause of the returned indictment, and this could refer to Circular Letter of Supreme Court Number 1 of 1981. The excerpts issued contravened the principle of criminal case handling. When this is the case, the general prosecutors could re-prosecute the defendant since there was no straightforward decision over whether the defendant was sentenced or declared free from all charges. Keywords: criminal case handling, court decision, returned indictment ]]>
