<![CDATA[Mura Kan Kutaraya, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: mura.kankutaraya123@gmail.com ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai efektivitas pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Malang terhadap juru parkir liar. Kondisi kepadatan kendaraan bermotor di Kota Malang kini semakin lama semakin meningkat dan lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang, hal ini banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan usaha parkir dan menjadikan dirinya juru parkir. Terkadang tidak semua juru parkir telah melalui proses untuk menjadi juru parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Petugas Parkir Resmi dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir, dan untuk mengetahui apa saja kendala serta upaya Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian antara lain yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah penulis memperoleh jawaban bahwa peraturan dan upaya hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sudah cukup efektif, namun perlunya pengoptimalan kembali guna antisipasi kerugian masyarakat dan negara, khususnya dalam hal pendapatan daerah melalui retribusi daerah. Keterbatasan jumlah personel Dinas Perhubungan Kota Malang menyebabkan pengawasan terhadap juru parkir liar masih minim, sehingga peran masyarakat juga penting dalam pengawasan juru parkir liar di Kota Malang. Peran masyarakat dapat berupa pelaporan melalui aplikasi “sambat online†sehingga juru parkir liar yang melanggar aturan akan segera ditindaklanjuti oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Malang secara tegas.Kata Kunci: Efektivitas, Juru Parkir Liar, Kota Malang ABSTRACTThis research discusses the effectiveness of Article 15 of Local Regulation Number 4 of 2009 concerning the Management of Parking Lots in Malang regarding the existence of illegal parking attendants. The number of motorized vehicles in Malang is increasing from time to time, but the availability of spaces for parking lots is increasingly limited. This decreasing space triggers the growing number of illegal parking attendants claiming certain areas to be their operating zones. Several parking attendants do not have a legal permit of managing vehicles to park according to the Local Regulation Number 4 of 2009 concerning Parking Lot Management. This research aims to observe the effectiveness of Article 15 of Local Regulation Number 4 of 2009 concerning Parking Lot Management regarding the case of legal parking attendants and name tags for parking attendants and to investigate what factors impede the implementation of the regulation and what measures are taken by Transportation Agency to tackle the problem. With a normative juridical method and socio-juridical approach, this research reveals that the measures taken by Transportation Agency are effective, but improvement is still needed to minimise the potential of loss the people and the state may face. Levies at regional levels need to be supervised. The lack of staff in the Transportation Agency to supervise illegal parking attendants is still an issue in Malang, and this condition indicates that people’s participation is required. People also have access to Sambat Online, an application where they could express their grievances over the existence of illegal parking attendants for further action the agency in Malang city needs to take into account. Keywords: effectiveness, illegal parking attendant, Malang city]]>
