<![CDATA[Benny Richi Rifandi Sijabat, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: benny.richi@yahoo.com  ABSTRAK Permasalahan keuangan negara merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab bersama. Kelemahan perundangan-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangaan negara tersebut. Sebab itu, perkembangan hukum keuangan negara jangan sampai ditunjukan untuk kepentingan, kemanfaatan, dan keinginan jangka pendek dan keuntungan pihak elit tertentu dalam negara dan masyarakat. Filosifis negara dan perintah yang diadakan tidak untuk dirinya sendiri harus menjadi pegangan dalam menciptakan hukum keuangan negara yang berpihak kepada kepentingan bersama. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.10/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menyebutkan bahwa “Khusus untuk jenis HTPL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini“. Penerapan pada kewajiban pengenaan cukai sebesar 57% pada liquid rokok elektrik sudah dilakukan di Kota Malang, hasilnya ditemukan liquid rokok elektrik yang tidak memiliki pita cukai. Dalam hal ini penulis akan melihat pelaksanaan pengawasan kewajiban pengenaan cukai sebesar 57% pada liquid rokok elektrik ilegal di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang terhadap peredaran liquid rokok elektrik ilegal, apa saja hambatan dan upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran liquid rokok elektrik ilegal di Kota Malang. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan : 1) Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang terhadap peredaran liquid rokok elektrik ilegal tidak berjalan dengan efektif karena peredaran liquid rokok elektrik ilegal masih saja berlaku dan beberapa faktor yang tidak dipenuhi dengan baik dalam teori efektifitas hukum yaitu faktor struktur hukum dan fakor budaya hukum. 2) Hambatan dan Upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang pertama hambatan internal, yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang tidak memiliki alat untuk memeriksa secara langsung di lapangan apabila ada dugaan liquid rokok elektrik ilegal yang ada kandungan nikotin dan Pengawasan terhadap penjualan liquid rokok elektrik ilegal sulit diawasi peredarannya. Kedua, hambatan eksternal yaitu masih banyak perusahaan dan masyarakat yang belum mengetahui tentang produk-produk apa saja yang dikenakan cukai dan masyarakat belum mengetahui terkait peraturan mengenai penenaan cukai terhadap liquid rokok elektrik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pertama, melakukan sosialisasi dan mengusulkan agar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang menyediakan alat untuk memeriksa secara langsung di lapangan. Kedua, melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan masyarakat bahwa terhadap liquid rokok elektrik yang mengandung cukai merupakan barang yang kena cukai. Kata Kunci: Pengawasan, Peredaran, Liquid Rokok Elektrik Ilegal ABSTRACTThis research aims to find out the control performed by Medium Customs and Excise Control and Services of Malang over the ineffective distribution of liquid in e-cigarettes and the impeding factors and measures taken by the services regarding the control performed. Departing from the discussion of the problems, this research concludes that: 1) the control performed by the customs and excise office is not effective since the distribution of the e-cigarettes still takes place, and both legal structure and legal cultural factors are not appropriately met in terms of the theory of the effectiveness of the law. 2) internal impeding factors faced by the office involve the situation where customs and excise services do not have any device that assists to detect some liquid e-cigarettes with nicotine, and this illegal distribution presents some issues to take care of and control. The external factors involve the situation where there are several companies and the members of the public not aware of the regulations regarding customs and excise for e-cigarettes. The measures that can be taken in response to the issues involve the introduction to society and providing the device that could help detect whether e-cigarettes contain nicotine. Further introduction to companies and themembers of the public should also be taken into account, confirming that e-cigarettes are bound to duty and chargeable by customs and excise. Keywords: Control, Circulation, Illegal E-Cigarette Liquid ]]>
