<![CDATA[Ilminabil Ahmad Farraz, Faizin Sulistio, Fines Fatimmah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: ilmioyek123@gmail.com  ABSTRAK Pelaksanaan dari peraturan yang mengatur tentang kewenangan praperadilan dicederai oleh salah satu hakim dalam Putusan Nomor 17/PID.PRA/2019/PN.PST, dimana mencederai hak yang diberikan oleh hakim. Dimana hakim telah menguji tentang kebenaran alat bukti. Berdasarkan penjelasan tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama mengenai alat bukti yang digunakan oleh penyidik telah memenuhi kecukupan minimal alat bukti dalam menetapkan PT Vitrama sebagai tersangka, dan yang kedua adalah mengenai pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No 17/PID.PRA/2019/PN.PST telah mempertimbangkan kecukupan alat bukti dalam penetapan tersangka. Karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian penulis yaitu bahwa tindakan penyidik dalam proses perkara Praperadilan ini sebenarnya sudah dapat memenuhi syarat administrasi untuk melanjutkan kepada pengadilan negeri. Namun hal yang disayangkan, hakim telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga putusannya tidak berdasar hukum yang berlaku. Kata Kunci: Hakim, Praperadilan, Alat Bukti ABSTRACT The pre-trial principle governing pre-trial authority was spoiled by a Judge’s decision in Court Decision Number 17/PID.PRA/2019/PN.PST, where the right given by the judge was spoiled, while the judge had tested the reliability of the evidence presented. Departing from the above issue, this research found out that the proof referred to by the enquirer met the minimum requirement of proof to decide that PT Vitrama was the defendant, and the judge had considered the adequacy of proof to designate the defendant in the pre-trial Decision as stated above. This research employed normative-juridical, statutory, and case approaches intended to study and analyze the problems investigated. The research results revealed that the measure taken by the enquirer met an administrative requirement to allow the case to take place at District  ourt, but the Judge acted ultra vires and, thus, the decision was not relevant to the current law. Keywords: judge, pre-trial, proof]]>
