<![CDATA[Syena Handoko Bimantoro, Lutfi Effendi, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: syenahandoko96@gmail.com  ABSTRAK Latar belakang penulisan skripsi ini berangkat dari permasalahan yang masih banyak terjadi di lapangan terkait masih banyaknya ditemukan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal jumlah maupun kebutuhan akan formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah pada suatu daerah tersebut telah terpenuhi. Hal yang demikian dapat dilihat contohnya di Kota Malang, yang mana masih ditemukan Camat sebagai PPATS di Kota Malang. Di satu sisi jumlah maupun kebutuhan formasi akan PPAT di Kota Malang sudah terpenuhi. Kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk menganalisis permasalahan terkait dengan eksistensi dari PPATS yang formasi atau kebutuhan akan PPAT pada suatu daerah telah terpenuhi dan juga mengenai akibat hukum dari akta yang dibuat oleh PPATS tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: 1) Bagaimana eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ketika formasi atau kebutuhan akan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah terpenuhi? dan 2) Apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang formasi atau kebutuhan akan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada suatu daerah telah terpenuhi? Adapun penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam hal ini terdiri dari Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang†dan Data Sekunder yang penulis peroleh dari berbagai macam literatur yang sesuai dengan pembahasan yang penulis teliti. Kata Kunci: Akibat Hukum, Akta, PPAT, dan PPATS ABSTRACT This research departed from the issue regarding the appointment of an Interim Land Deed Official (henceforth referred to as (PPATS) by the National Land Agency, contrary to the fact that the position of Land Deed Officials has been met. Surprisingly, a district head was found to have been appointed and served as a PPATS in Malang city despite the fulfillment of the position. This situation lured this research to analyzing the issue regarding the existence of the PPATS and their formation or the need for Land Deed Officials that has been met in particular regional areas and the legal consequence of the deeds issued by the PPATS. Specifically, this research investigates the existence of the PPATS when the formation or the need for Land Deed Officials have been met and the legal consequence of the deeds issued by the PPATS under the circumstance where the position of land deed officials has been met in particular regional areas. This research employed empirical-juridical and socio-juridical approaches. The research data involved primary materials obtained from interviews with informants representing the National Land Agency of Malang city and secondary ones from related literature. Keywords: legal consequence, deeds, Land Deed officials, Interim Land Deed Officials]]>
