Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB PENA BANGSA: BISNIS DAN TATA KELOLA PUBLIK ADPTIF
MIYA NUROHMAH
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dampak Implementasi Corporate Social Responsibility Perum Jasa Tirta I dalam Pemulihan Masalah Eksternalitas Masyarakat Sekitar Bendungan Wonorejo MIYA NUROHMAH
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 6, No 2: Semester Genap 2017/2018
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam  yang  terkandung  dalam  suatu  negara  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk kemakmuran rakyat pada negara tersebut. Perum Jasa Tirta I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola lima wilayah kerja yang telah diserah terimakan dari pemerintah. Diantara lima wilayah  kerja  tersebut,  wilayah  yang  pertama  diserah  terimakan  adalah  Wilayah  Sungai  (WS) Brantas. Dari WS. Brantas, daerah yang  cukup banyak mendapat perhatian perusahaan adalah Bendungan Wonorejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk CSR Perum Jasa Tirta I dan mengetahui hasil dari penerapan PKBL untuk masyarakat di wilayah sekitar Bendungan Wonorejo. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan bahwa CSR Perum Jasa Tirta I yang disalurkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), memberikan bantuan kepada masyarakat wilayah sekitar Bendungan Wonorejo dalam menanggulangi eksternalitas yang dirasakan. Eksternalitas negatif yang terjadi diantaranya adalah pembebasan lahan dan relokasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada masa lampau, adanya alih fungsi lahan menjadi penginapan dan rumah makan, berubahnya sistem mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi pedagang hingga menjadi tenaga kerja di luar negeri, adanya perubahan sosial dan infrastruktur. Sementara eksternalitas positif diantaranya meningkatnya wawasan masyarakat seitar dan terbuka terhadap budaya luar, infrastruktur lebih baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja oleh Perum Jasa Tirta I menjadi karyawan di Bendungan Wonorejo. Hasilnya, program kemitraan memberikan bantuan permodalan dan pelatihan usaha kecil masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan. Pada program bina lingkungan, bantuan sarana prasarana ibadah meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam  melaksanakan ibadah,  program  sarana  prasarana umum membangun jalan desa sehingga memudahkan mobilisasi masyarakat, serta bantuan lainya dalam rangka mendukung program-program positif masyarakat. Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Bendungan Wonorejo, eksternalitas.
Akuntabilitas Publik Era Digital di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan Asrida; Miya Nurohmah
PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif Vol. 1 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : PT. Palem Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69616/pb.v1i2.559

Abstract

Digital transformation has brought significant changes to governance by encouraging the creation of more efficient, transparent, and accountable systems. This study aims to analyze the opportunities and challenges of public accountability in the digital era. This study uses a qualitative method with a literature study approach that examines various academic sources and previous research results regarding the use of digital technology to increase transparency, public participation, and the effectiveness of government services. The results of this study found that digitalization opens up significant opportunities to strengthen public accountability through increased information transparency, public participation in oversight, efficiency of public services, and fostering public trust in the government. However, there are other findings in the implementation of digitalization facing several challenges such as the digital divide between regions, low digital literacy of officials and the public, data security and privacy, resistance to bureaucratic culture, regulatory inconsistencies, and the rise of disinformation in the digital space. To address these challenges, the implications of this study are the need for strategic innovation through strengthening regulations and national digital standards, continuously increasing digital literacy, equitable distribution of technological infrastructure across all regions, and the development of a reliable cybersecurity system through the application of technologies such as Blockchain, big data analytics, and multi-factor authentication. In addition, international collaboration with global cyber defense centers such as the NATO CCDCOE to strengthen national digital security capacity to create a more transparent, responsive, and sustainable public accountability system.
Co-Authors Asrida