Wahyu Simon Tampubolon
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA DI LABUHANBATU (DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Wahyu Simon Tampubolon
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v8i1.1649

Abstract

Perkembangan produk dan jenis makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat baik berupa produk barang yang dipasarkan kepada  masyarakat, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung  jawab. Karena tanpa disadari konsumen hanya menerima begitu saja barang yang dikonsumsinya. Makanan  merupakan kebutuhan yang memeliki risiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam praktiknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan, masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini dapat merugikan dari hak-hak konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius kepada kualitas dari makanan dengan melakukan penyempurnaan yang lebih lanjut terhadap peraturan mengenai standar ukuran dari makan sehat dan tidak sehat. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha makanan guna untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai makanan dan fungsi koordinasi antar instansi yang kurang berjalan dengan baik harus segera diperbaiki dengan dibarengi oleh peningkatan sumber daya dari aparatur pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat. Kata kunci : konsumen, kadaluwarsa, perlindungan hukum
PERAN BHABINKAMTIBMAS SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI KABUPATEN LABUHANBATU Wahyu Simon Tampubolon
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v8i2.1863

Abstract

The Indonesian National Police is directly responsible under the President. The police carry out police duties throughout Indonesia. The police are one of the foremost persons of society, the role of the police at this time is as a guardian of security and order as well as law enforcement officers in society related to criminal law, the police are able to carry out their duties professionally, where their birth originates from the community, according to their needs and desires they. This is done in order to create a situation and conditions that are safe, orderly, serene, and peaceful in social life, which then develops in accordance with developments and changes in state conditions. The National Police, which started from the public side, is now on the side of the state, which has a role to face and control the community itself. Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, the duties, authorities and rights of the police, in which Article 2 the function of the National Police is to maintain security and public order (kamtibmas).In accordance with the philosophical foundation of the Unitary State of the Republic of Indonesia is Pancasila which is the basis of our country, especially the fourth principle "Democracy led by Wisdom in Deliberation / Representation". The fourth precept of this Pancasila, requires that the resolution of disputes, conflicts or cases be carried out through deliberation to reach a consensus which is embraced by a family spirit. This means that any dispute, conflict or case that needs to be built through negotiation or peace procedures between the disputing parties to reach a mutual agreement. Initially court mediation tended to be facultative or voluntary (voluntary), but now it leads to imperative or future (mandatory).Keywords: Bhabinkamtibmas, Society, disturbance, dispute resolution