Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Aan Subekti
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KENDALA DI DALAM PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS PALENGAAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN Aan Subekti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 9, No 2: Semester Genap 2020/2021
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kendala penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan dengan ukuran pencapaian target SPM kesehatan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Puskesmas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ini berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan didirikannya Negara. Objek penelitian ini adalah penyelenggaraan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Puskesmas Palengaan pada Dinas kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan konsep dari Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan Sumber Daya Manusia, banyaknya tugas rangkap pada Puskesmas, masyarakat yang tertutup, hubungan lintas sektor yang tidak optimal, dan keterbatasan anggaran menjadi kendala di dalam proses pelayanan kesehatan.Kata kunci: SPM, Pelayanan Kesehatan, Sumber daya
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hascaria Budi Prasetyo; Putut Hadi Suprayitno; Deddy Muharman; Lily Solichul Mukminah; Novellita Sicillia Anggraini; Aan Subekti; Moch. Azka Fuadi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.2860

Abstract

The integrity and harmony of a happy, safe, secure and peaceful household is everyone's dream. Thus, every person in the household sphere in carrying out their rights and obligations must be based on religion. This needs to continue to be developed in order to build household integrity. To realize this wholeness and harmony, it really depends on each person in the household, especially the level of quality of behavior and self-control of each person in the household. The integrity and harmony of the household can be disrupted if the quality of self-control cannot be controlled, which in the end can result in domestic violence resulting in insecurity or injustice towards different people within the household. To prevent, protect victims and take action against perpetrators of domestic violence, the State and society are obliged to carry out prevention, protection and prosecution of perpetrators in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution. For this reason, the Government has enacted Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence so that every its citizens are protected. This law, apart from regulating the prevention, protection and recovery of victims of domestic violence, also specifically regulates violence that occurs in the household with elements of criminal acts that are different from criminal acts of abuse as regulated in the Law Code. Criminal. Apart from that, this Law also regulates the obligations of law enforcement officers, health workers, social workers, volunteer companions, or spiritual guides to protect victims so that they are more sensitive and responsive to household interests which from the start are directed at the integrity and harmony of the home. ladder.
Co-Authors Deddy Muharman Hascaria Budi Prasetyo Lily Solichul Mukminah Moch. Azka Fuadi Novellita Sicillia Anggraini Putut Hadi Suprayitno