Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sistem Merit pada Sektor Pemerintahan : Proses Pengisian dan Penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Ahmad Faiz; Retno Sunu Astuti; Teuku Afrizal
PERSPEKTIF Vol 9, No 2 (2020): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v9i2.3878

Abstract

Perubahan kebijakan birokrasi tentang Aparatur Sipil Negara menuntut  perubahan manajemen SDM Aparatur berbasis merit system khususnya dalam pengisian Jabatan Pelaksana di birokrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan merit system dalam proses pengisian dan penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui arsip dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengisian dan penempatan SDM Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari seleksi CPNS tahun 2014 dan tahun 2018 sudah sesuai dengan prinsip merit system, meskipun belum sepenuhnya diterapkan secara keseluruhan. Masih terdapat penempatan PNS yang belum sesuai dengan kebutuhan jabatan yaitu kualifikasi dan pangkat yang dipersyaratkan dalam menduduki jabatan tersebut (job spesification). Perlu diketahui juga bahwa dalam  penilaian kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan, kedisiplinan dan kehadiran fingerprint yang berpengaruh pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).  Teridentifikasi juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengisian dan penempatan pejabat pelaksana, yaitu komitmen pimpinan, sumberdaya manusia dan regulasi.
SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF DARING SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN PEMILU DAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Ahmad Saufi; Ahmad Faiz; Muhammad Rezky Yanuar
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 3, No 3 (2020): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v3i3.2400

Abstract

Abstrak: Wabah pandemi covid-19 membawa pengaruh yang cukup besar pada proses tahapan pemilihan kepala daerah. Perubahan pola dan bentuk pengawasan dan pelatihan yang bersifat konvensional tatap muka berganti tempat menjadi pertemuan massal dalam ruang virtual. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah sebuah gerakan yang diinisiasi Bawaslu sebagai media pendidikan masyarakat untuk menciptakan pilkada yang berintegritas. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan pemahaman akan tugas, pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga memiliki dampak keterlibatan yang begitu tinggi dari masyarakat. Pendidikan pengawasan partisipatif juga meningkatkan ruang diskusi intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Menciptakan kader pengawas sebagai penggerak masyarakat dalam mengawasi proses pilkada serentak 2020. Kegiatan ini menggunakan metode Daring dengan sistem campuran menggabungkan antara E-learning, audio visual dan diskusi online tatap muka antara peserta dan pemateri. Setiap peserta memiliki akun dan secara mandiri mengerjakan materi yang terdiri dari 9 topik dengan jumlah 50 slide halaman yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu di 23 Provinsi. Hasil kegiatan ini secara jangka pendek peserta diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif didaerahnya masing-masing. Sedangkan jangka panjang, program ini dapat berkelanjutan dan menjadi model pembelajaran yang efektif dan mudah dipahami dalam membangun mitra antara bawaslu dengan masyarakat.Abstract: An outbreak of the Coronavirus disease pandemic (covid-19) had a considerable influence on the local election process. Changing patterns and forms of supervision and conventional training face to face change into a mass meeting in a virtual space. The Participatory Supervisor Cadre School is a movement initiated by Bawaslu as a public education medium to create an local elections with integrity. The aim of this lesson is to increase community participatory supervision and understanding of the duties, principles and functions of election and regional election supervision so that it has a high level of community involvement. Participatory supervision education also increases the space for intensive discussion and becomes a reference for the public in obtaining information. Create a cadre of supervisors as community mobilizers in overseeing the simultaneous local election process in 2020. This activity uses the Online method with a mixed system combining E-learning, audio visual and online face-to-face discussions between participants and presenters. Each participant has an account and independently works on material consisting of 9 topics with a total of 50 page slides delivered by Bawaslu Commissioners in 23 Provinces. The results of this activity in the short term are expected to be able to become participatory supervisors in their respective regions. While for the long term, this program can be sustainable and become an effective and easily understood learning model in building partners between Bawaslu and the community.
Revitalisasi Merit system dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Ahmad Faiz; Endang Larasati; Teuku Afrizal
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 1 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.235 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i1.658

Abstract

Changes in the management of human resources of the State Civil Apparatus (ASN) demand a policy based on the Merit system, namely the selection of the quality of the State Civil Apparatus (ASN) who has qualifications, competence and performance. This is particularly so in the appointment and filling of functional positions. However, in its implementation the merit system has not been implemented thoroughly due to employee competencies that are not in accordance with the requirements. Therefore, it is important to revitalize the merit system to rearrange employees according to their duties and functions, especially in functional positions. This research focuses on the revitalization of the Merit system in the appointment of functional positions to government employees. This study refers to Stahl's (1962) theory of merit systems by comparing qualifications, competencies and achievements that affect human resource selection. With a qualitative approach, this research was conducted in the Civil Service Agency of Central Java Province. Primary data collection is carried out through in-depth interviews and observation techniques, in addition to secondary data through archives and documentaries. The results showed that; (i) the process of filling and appointing Functional Positions is in accordance with the principles of the merit system, namely in accordance with the qualifications, competencies and formations required by the organization and the required job description assignments; . (ii) there is inpassing functional positions originating from administrative positions, especially those from executive positions and supervisory positions. This study concludes that the Merit Revitalization system in the Appointment and distribution of Functional Positions in the Central Java Regional Civil Service Agency has been implemented according to qualifications, competencies and formations. Research suggests (i) distribution of filling and appointment of functional positions to fill all areas or parts (ii) of tethering functional allowances for functional positions.
Sistem Merit pada Sektor Pemerintahan : Proses Pengisian dan Penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Ahmad Faiz; Retno Sunu Astuti; Teuku Afrizal
PERSPEKTIF Vol. 9 No. 2 (2020): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v9i2.3878

Abstract

Perubahan kebijakan birokrasi tentang Aparatur Sipil Negara menuntut  perubahan manajemen SDM Aparatur berbasis merit system khususnya dalam pengisian Jabatan Pelaksana di birokrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan merit system dalam proses pengisian dan penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui arsip dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengisian dan penempatan SDM Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari seleksi CPNS tahun 2014 dan tahun 2018 sudah sesuai dengan prinsip merit system, meskipun belum sepenuhnya diterapkan secara keseluruhan. Masih terdapat penempatan PNS yang belum sesuai dengan kebutuhan jabatan yaitu kualifikasi dan pangkat yang dipersyaratkan dalam menduduki jabatan tersebut (job spesification). Perlu diketahui juga bahwa dalam  penilaian kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan, kedisiplinan dan kehadiran fingerprint yang berpengaruh pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).  Teridentifikasi juga beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengisian dan penempatan pejabat pelaksana, yaitu komitmen pimpinan, sumberdaya manusia dan regulasi.