Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Masyarakat Dalam Memantau Penggunaan Dana Desa Boby Segah
Pencerah Publik Vol 8 No 1 (2021): Pencerah Publik
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pencerah.v8i1.2261

Abstract

This study aims to analyze the role of the community in monitoring the use of village funds. Considering that the village carries out self-government, the village administration consists of a village government which includes the village head and village officials. The phenomenon of using village funds has occurred since the distribution of funds to villages through the fantastic APBN, so there is a need for monitoring in the use of village funds. In this study, the research method used was literature study method. The literature study used is a method used to collect data or sources related to the topics raised in this paper. The literature studies obtained were sourced from various kinds such as regulations/laws, journals, books and other documentation. The results showed that the role of the community in monitoring the use of village funds was still not optimal. This is reflected in the lack of supervision from the community. This is due to the fact that public complaint channels are not well managed by all regions and the scope of evaluation and supervision by the Camat is not optimal. There is no institutional mechanism for transparency and accountability of village funds to the community.
BELAJAR TENTANG PERENCANAAN DAN PENGAWASAN RESPONSIF GENDER (PPRG) SECARA UMUM PADA SKPD : Learn about Gender Responsive Planning and Monitoring (PPRG) in general on SKPD Boby Segah; Sugeng Wiyono
Anterior Jurnal Vol. 22 No. 2 (2023): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v22i2.5225

Abstract

Melakukan  pengawasan secara optimal  untuk  pengelolaan  keuangan daerah   perlu dilakukan agar keuangan dapat menjadi  tertib dan transfran.Beberapa strategi dalam mengatasi  kelemahan pengawasan, pengeolaan dan pengendalian keuangan daerah  baik oleh Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP)  dan Satuan Kerja Perangkat Daerah   perlu di lakukan pendekatan  secara personal kepada  audite  dalam melaksanakan pemerikaan. Hal tersebut di lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan  sumber daya manusai pada Stuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam mengelola keuangan  daerah tidak mengalami hambatan dan masalah. Pemantauan  tersebut perlu dilakukan sejak mulai dari perencanaan,  pelaksanaan dan pertanggungjwaban dengan tujun agar anggaran  tersebut  benar – benar  digunakan  untuk tujuan yang jelas sedangkan pemeriksaan  terhadap    keuangan  adalah bertujuan  untuk  mengantisipasi  terjadinya penyimpangan dan kebocoran dalam penggunaan anggaran. Pengawasan  oleh  Inspektorat  Provinsi, Kabupaten dan Kota  adalah merupakan salah satu  bagian  dalam  proses  memantau dalam pelaksanaan program  dan kegiatan yang ada pada masing – masing   SKPD   dengan tujuan agar  kegiatan dan program tersebut benar – benar  termanfaat dengan baik.