Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Lusy Liany
Universitas YARSI
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN NILAI-NILAI PANCASILA KEPADA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 39 JAKARTA Lusy Liany; Ely Alawiyah Jufri; Mohammad Kharis Umardani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v1i1.237

Abstract

Abstrak: Pancasila bagi masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dan asing. Pancasila terdiri dari lima sila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV dan diperuntukkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Di Indonesia, pelaksanaan  pendidikan nasional diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional. Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2003  menyebutkan bahwa: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat ini Pancasila seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman yang begitu pesat dan kompleks yakni di era globalisasi ini,moralsiswa-siswi Indonesia mulai dipertanyakan. Di tengah hegemoni media, revolusi iptek tidak hanya mampu menghadirkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia modern, melainkan juga mengundang serentetan permasalahan dan kekhawatiran terhadap kepribadian bagi seluruh bangsa Indonesia khususnya dalam hal ini para siswa-siswa. Untuk itulah, pemberian materi tentang nilai-nilai Pancasila kepada siswa-siswi mutlak diperlukan supaya para siswa-siswa agar dapat memahami nilai-nilai yang terdapat didalam Pancasila itu sendiri sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan berbangsa,bernegara dan bermasyarakat.Abstrak: Pancasila for the Indonesian people is not something new and unfamiliar. Pancasila consists of five precepts contained in the 1945 opening paragraph of all IV and designated as the foundation of the Republic of Indonesia. In Indonesia, the implementation of national education stipulated in Law No. 20 Year 2003 on National Education. Article 2 of Law No. 20 of 2003 states that: "The national education based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. At this time Pancasila along with the development and the changing times is so rapid and complex that in this era of globalization, moralsiswa-Indonesian student was questioned. In the center of media hegemony, a revolution in science and technology is not only able to present a number of conveniences and comforts of life for modern humans, but also invited a spate of issues and concerns about the personality of the people of Indonesia, especially in this case the students. For this reason, the provision of material about the values of Pancasila to students is absolutely necessary in order for the students to understand the values contained in Pancasila itself so that it can apply in the life of the nation, the state and society.
DISHARMONISASI ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang) Angghie Permatasari; Lusy Liany; Amir Mahmud
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.304 KB) | DOI: 10.31958/juris.v19i1.2043

Abstract

Disharmonization between the Constitutional Court's Decision and the Supreme Court's Decision related to the case of the executive (functionary) of political parties in the nomination of DPD RI members in the 2019 General Election. The research method used was normative juridical research, using secondary data. The results of the discussion are: First, disharmony between the Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 and the Supreme Court Decision Number 65 P / HUM 2018 in the nomination of DPD RI members in the 2019 General Election related to the phrase "other work" in Article 182 letter l of the Election Law. Second, as a result of the two decisions, the Election Commission issued a KPU Regulation as the implementation of the Constitutional Court's Decree containing a ban on the "functionary" management of political parties not allowed to nominate as members of the DPD RI in 2019. Third, in the arguments that contradict each other / disharmony Islamic teachings are familiar with Islamic teachings. the existence of Ta'arud Al-Adillah by way of Al-Jam'u wa taufiq. As for the suggestions in this paper: First, it is hoped that in the future all testing of legislation will be made as one roof in the Constitutional Court or in the Constitutional Question. Second, the KPU is still guided by the latest PKPU in the implementation of the coming elections as the implementation of the Constitutional Court's decision. 
Kewenangan Partai Politik Dalam Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 Sahvana Putri; Lusy Liany; Novia Irdawati; Keysha A. Zuhri; Difa Harmafira; Nandini A. Basor; Dhea A. Fadillah; Arif Afriyadi; Muhammad A. Rifaldi; Aldigan M. Kahfi; Dio Davithree; Muhammad N. P. Aryan; Fadhil M. Siregar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7406

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan partai politik dalam mekanisme pencahayaan antarwaktu anggota DPR melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan serta penerapan hak recall terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian dilakukan dengan mengkaji proses pengukuhan antarwaktu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dan hubungan antara partai politik dengan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penarikan kembali oleh partai politik masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari hubungan organisatoris antara partai politik dan anggota DPR. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan keributan antara kepentingan partai politik dan aspirasi rakyat jika tidak disertai pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan hak recall yang tetap memperhatikan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap fungsi representasi anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan sistem demokrasi Indonesia.
Promblematika Penetapan Hasil Pemilu di Tempat Pemungutan Suara : Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 289-01-11/PHPU.DPR-XXII/2024 Nadila Nur Falah; Lusy Liany; Aura C. Safnuri; Valdissa A. Nitisara; Ananda N. Setialin; Dzikra N. Hasyim; Ian Prayoga; Muhamad R. Aribowo; Muhamad N. Fahrezi; Raska Aflah; Siti S. R. Haliza; Muhamad F. Ilham; Nur R. Adhi Bramandyo
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7688

Abstract

Perselisihan hasil pemilu tidak hanya berkaitan dengan perbedaan perolehan suara, tetapi juga menyangkut integritas proses pemilu dan perlindungan terhadap kemurnian suara rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menarik untuk dikaji karena memuat permasalahan hilangnya dokumen hasil pemilu, ketidaksesuaian data suara, serta sengketa terkait pelaksanaan rekapitulasi suara ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam penetapan hasil pemilu di TPS dan mengkaji pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan putusan (decision approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika hukum dalam perkara ini berasal dari kelemahan administrasi pemilu, pengelolaan dokumen hasil pemilu, dan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara. Meskipun terdapat berbagai permasalahan administratif yang didalilkan Pemohon, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil tersebut tidak didukung alat bukti yang cukup dan tidak terbukti memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon ditolak. Putusan ini menunjukkan bahwa pembuktian memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sekaligus memperlihatkan adanya tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sengketa pemilu.
DEGRADASI NILAI PANCASILA DI ERA DIGITAL: ANALISIS KASUS PELEMPARAN BOM MOLOTOV SISWA DI KALIMANTAN BARAT Azkia Ramadhan; Lusy Liany; Intan Aisyah Azzahra; Nabila Adrianti; Siti Dzira Alifa Humaira
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i7.2026.1878-1888

Abstract

Era digital telah mengubah cara remaja berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk pemahaman mereka tentang kehidupan sosial. Bersamaan dengan manfaat yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, berbagai masalah sosial juga muncul, termasuk meningkatnya kecenderungan kekerasan di kalangan siswa. Studi ini membahas degradasi nilai-nilai Pancasila melalui kasus serangan bom molotov yang dilakukan oleh seorang siswa SMP di Kalimantan Barat dari perspektif pendidikan karakter. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bentuk-bentuk penurunan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam insiden tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada melemahnya kesadaran moral di kalangan remaja, dan menganalisis pentingnya penguatan pendidikan karakter di era digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan meneliti buku, jurnal akademik, peraturan hukum, dan fenomena sosial yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa insiden tersebut mencerminkan melemahnya nilai-nilai kemanusiaan, empati, pengendalian diri, dan penyelesaian konflik secara damai di kalangan remaja. Faktor-faktor seperti perundungan, kurangnya pengawasan keluarga, paparan negatif terhadap konten digital, dan terbatasnya implementasi pendidikan karakter kontekstual berkontribusi secara signifikan terhadap perilaku agresif di kalangan siswa. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila dan pendekatan restoratif sangat penting dalam mengembangkan generasi yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga berlandaskan moral, bertanggung jawab secara sosial, dan mampu menanggapi tantangan era digital dengan bijak.
Co-Authors Aldigan M. Kahfi Amir Mahmud Ananda N. Setialin Angghie Permatasari Arif Afriyadi Aura C. Safnuri Azkia Ramadhan Dhea A. Fadillah Difa Harmafira Dio Davithree Dzikra N. Hasyim Ely Alawiyah Jufri Fadhil M. Siregar Ian Prayoga Intan Aisyah Azzahra Keysha A. Zuhri Mohammad Kharis Umardani Muhamad F. Ilham Muhamad N. Fahrezi Muhamad R. Aribowo Muhammad A. Rifaldi Muhammad N. P. Aryan Nabila Adrianti Nadila Nur Falah Nandini A. Basor Novia Irdawati Nur R. Adhi Bramandyo Raska Aflah Sahvana Putri Siti Dzira Alifa Humaira Siti S. R. Haliza Valdissa A. Nitisara