Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PENYULUHAN NILAI-NILAI PANCASILA KEPADA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 39 JAKARTA Lusy Liany; Ely Alawiyah Jufri; Mohammad Kharis Umardani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v1i1.237

Abstract

Abstrak: Pancasila bagi masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dan asing. Pancasila terdiri dari lima sila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV dan diperuntukkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Di Indonesia, pelaksanaan  pendidikan nasional diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional. Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2003  menyebutkan bahwa: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat ini Pancasila seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman yang begitu pesat dan kompleks yakni di era globalisasi ini,moralsiswa-siswi Indonesia mulai dipertanyakan. Di tengah hegemoni media, revolusi iptek tidak hanya mampu menghadirkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia modern, melainkan juga mengundang serentetan permasalahan dan kekhawatiran terhadap kepribadian bagi seluruh bangsa Indonesia khususnya dalam hal ini para siswa-siswa. Untuk itulah, pemberian materi tentang nilai-nilai Pancasila kepada siswa-siswi mutlak diperlukan supaya para siswa-siswa agar dapat memahami nilai-nilai yang terdapat didalam Pancasila itu sendiri sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan berbangsa,bernegara dan bermasyarakat.Abstrak: Pancasila for the Indonesian people is not something new and unfamiliar. Pancasila consists of five precepts contained in the 1945 opening paragraph of all IV and designated as the foundation of the Republic of Indonesia. In Indonesia, the implementation of national education stipulated in Law No. 20 Year 2003 on National Education. Article 2 of Law No. 20 of 2003 states that: "The national education based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. At this time Pancasila along with the development and the changing times is so rapid and complex that in this era of globalization, moralsiswa-Indonesian student was questioned. In the center of media hegemony, a revolution in science and technology is not only able to present a number of conveniences and comforts of life for modern humans, but also invited a spate of issues and concerns about the personality of the people of Indonesia, especially in this case the students. For this reason, the provision of material about the values of Pancasila to students is absolutely necessary in order for the students to understand the values contained in Pancasila itself so that it can apply in the life of the nation, the state and society.
DISHARMONISASI ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang) Angghie Permatasari; Lusy Liany; Amir Mahmud
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.304 KB) | DOI: 10.31958/juris.v19i1.2043

Abstract

Disharmonization between the Constitutional Court's Decision and the Supreme Court's Decision related to the case of the executive (functionary) of political parties in the nomination of DPD RI members in the 2019 General Election. The research method used was normative juridical research, using secondary data. The results of the discussion are: First, disharmony between the Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 and the Supreme Court Decision Number 65 P / HUM 2018 in the nomination of DPD RI members in the 2019 General Election related to the phrase "other work" in Article 182 letter l of the Election Law. Second, as a result of the two decisions, the Election Commission issued a KPU Regulation as the implementation of the Constitutional Court's Decree containing a ban on the "functionary" management of political parties not allowed to nominate as members of the DPD RI in 2019. Third, in the arguments that contradict each other / disharmony Islamic teachings are familiar with Islamic teachings. the existence of Ta'arud Al-Adillah by way of Al-Jam'u wa taufiq. As for the suggestions in this paper: First, it is hoped that in the future all testing of legislation will be made as one roof in the Constitutional Court or in the Constitutional Question. Second, the KPU is still guided by the latest PKPU in the implementation of the coming elections as the implementation of the Constitutional Court's decision. 
Kewenangan Partai Politik Dalam Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 Sahvana Putri; Lusy Liany; Novia Irdawati; Keysha A. Zuhri; Difa Harmafira; Nandini A. Basor; Dhea A. Fadillah; Arif Afriyadi; Muhammad A. Rifaldi; Aldigan M. Kahfi; Dio Davithree; Muhammad N. P. Aryan; Fadhil M. Siregar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7406

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan partai politik dalam mekanisme pencahayaan antarwaktu anggota DPR melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan serta penerapan hak recall terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian dilakukan dengan mengkaji proses pengukuhan antarwaktu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dan hubungan antara partai politik dengan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penarikan kembali oleh partai politik masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari hubungan organisatoris antara partai politik dan anggota DPR. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan keributan antara kepentingan partai politik dan aspirasi rakyat jika tidak disertai pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan hak recall yang tetap memperhatikan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap fungsi representasi anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan sistem demokrasi Indonesia.
Promblematika Penetapan Hasil Pemilu di Tempat Pemungutan Suara : Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 289-01-11/PHPU.DPR-XXII/2024 Nadila Nur Falah; Lusy Liany; Aura C. Safnuri; Valdissa A. Nitisara; Ananda N. Setialin; Dzikra N. Hasyim; Ian Prayoga; Muhamad R. Aribowo; Muhamad N. Fahrezi; Raska Aflah; Siti S. R. Haliza; Muhamad F. Ilham; Nur R. Adhi Bramandyo
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7688

Abstract

Perselisihan hasil pemilu tidak hanya berkaitan dengan perbedaan perolehan suara, tetapi juga menyangkut integritas proses pemilu dan perlindungan terhadap kemurnian suara rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menarik untuk dikaji karena memuat permasalahan hilangnya dokumen hasil pemilu, ketidaksesuaian data suara, serta sengketa terkait pelaksanaan rekapitulasi suara ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam penetapan hasil pemilu di TPS dan mengkaji pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan putusan (decision approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika hukum dalam perkara ini berasal dari kelemahan administrasi pemilu, pengelolaan dokumen hasil pemilu, dan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara. Meskipun terdapat berbagai permasalahan administratif yang didalilkan Pemohon, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil tersebut tidak didukung alat bukti yang cukup dan tidak terbukti memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon ditolak. Putusan ini menunjukkan bahwa pembuktian memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sekaligus memperlihatkan adanya tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sengketa pemilu.
DEGRADASI NILAI PANCASILA DI ERA DIGITAL: ANALISIS KASUS PELEMPARAN BOM MOLOTOV SISWA DI KALIMANTAN BARAT Azkia Ramadhan; Lusy Liany; Intan Aisyah Azzahra; Nabila Adrianti; Siti Dzira Alifa Humaira
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i7.2026.1878-1888

Abstract

Era digital telah mengubah cara remaja berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk pemahaman mereka tentang kehidupan sosial. Bersamaan dengan manfaat yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, berbagai masalah sosial juga muncul, termasuk meningkatnya kecenderungan kekerasan di kalangan siswa. Studi ini membahas degradasi nilai-nilai Pancasila melalui kasus serangan bom molotov yang dilakukan oleh seorang siswa SMP di Kalimantan Barat dari perspektif pendidikan karakter. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bentuk-bentuk penurunan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam insiden tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada melemahnya kesadaran moral di kalangan remaja, dan menganalisis pentingnya penguatan pendidikan karakter di era digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan meneliti buku, jurnal akademik, peraturan hukum, dan fenomena sosial yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa insiden tersebut mencerminkan melemahnya nilai-nilai kemanusiaan, empati, pengendalian diri, dan penyelesaian konflik secara damai di kalangan remaja. Faktor-faktor seperti perundungan, kurangnya pengawasan keluarga, paparan negatif terhadap konten digital, dan terbatasnya implementasi pendidikan karakter kontekstual berkontribusi secara signifikan terhadap perilaku agresif di kalangan siswa. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila dan pendekatan restoratif sangat penting dalam mengembangkan generasi yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga berlandaskan moral, bertanggung jawab secara sosial, dan mampu menanggapi tantangan era digital dengan bijak.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM HAK PEREMPUAN DISABILITAS DALAM UPAYA PENGUATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Lusy Liany; Paramaresthi Windriyani
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v9i2.6402

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hak-hak perempuan penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta mendorong penguatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan pengetahuan hukum. Metode yang digunakan adalah participatory action research melalui ceramah (40%) dan diskusi interaktif (60%) yang diikuti anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hak-hak perempuan penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan partisipatif efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif perempuan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.
Analisis Pelanggaran Pancasila dalam Kasus Pelemparan Bom Molotov di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat: DKI Jakarta Afifah Mumtazaskia; Lusy Liany; Fatimatuz Zahrah; Nisrina Ayu Khalinda Putri; Raisya Heriska; Sekar Tirani Hesti Nuraini
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jupank.v6i2.10631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam kasus pelemparan bom molotov di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat, serta mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan tersebut melalui perspektif Teori Pendidikan Karakter dan Social Learning Theory. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta pemberitaan media yang relevan dengan kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelemparan bom molotov merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pelanggaran yang paling dominan terdapat pada sila kedua karena tindakan tersebut mengancam keselamatan dan martabat manusia. Berdasarkan Teori Pendidikan Karakter, kasus ini menunjukkan belum optimalnya internalisasi nilai berakhlak mulia, gotong royong, dan bernalar kritis dalam Profil Pelajar Pancasila. Sementara itu, Social Learning Theory menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dapat terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan paparan berulang terhadap konten kekerasan di lingkungan sosial maupun digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Pendidikan Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran kognitif semata, tetapi harus diwujudkan melalui pembiasaan karakter, budaya sekolah yang positif, penguatan literasi digital, serta sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat guna mencegah terulangnya tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kata Kunci: Nilai-Nilai Pancasila, Pendidikan Karakter, Social Learning Theory, Kekerasan Peserta Didik, Profil Pelajar Pancasila
Analisis Yuridis Penolakan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Papua Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia lusy liany
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.7789

Abstract

Abstract. The right to health is an integral part of human rights guaranteed by the Constitution and further reinforced by Law Number 17 of 2023 on Health, which places the state as the party responsible for ensuring the provision of safe, high-quality, and non-discriminatory health services for all citizens. However, in practice, the fulfillment of the right to health continues to face various challenges, particularly in the delivery of health services for participants of BPJS Kesehatan. This study aims to analyze the legal protection of the right to health in Indonesia and to examine the refusal of medical services to BPJS patients that resulted in death in Papua from a human rights perspective. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although the national legal framework has clearly regulated the obligations of the state and health care facilities in providing emergency services, its implementation remains weak due to administrative barriers, unequal access to health services, and inconsistent law enforcement. The refusal of medical services to BPJS patients in Papua reflects a tension between hospitals’ administrative compliance and the professional obligation of medical personnel to save human lives. The implications of this study emphasize the need to strengthen supervision, ensure consistent law enforcement, and improve health service governance so that the right to health is truly protected as part of human dignity within the Indonesian rule of law. 
Analisis Kasus Kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ditinjau dari Perspektif Nilai Kemanusiaan Pancasila Athaya Syarifah; Lusy Liany; Maharani Maharani; Bunga Tahira; Khayla Chantika; Nadine Ghania; Yumna Alya Putri
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.9342

Abstract

The alleged case of technology-facilitated sexual harassment at the Faculty of Law, Universitas Indonesia (FH UI), demonstrates that an academic environment does not automatically become a safe and dignified space. This article analyzes the case from the perspective of Pancasila’s humanitarian values, particularly the second principle, “just and civilized humanity”, while also relating it to the other four principles of Pancasila. The research applies normative legal research and literature study using conceptual, statutory, and case approaches based on open sources. The discussion finds that digital sexual harassment should not be reduced to private joking because it contains objectification, humiliation, and potential revictimization. The causes include power relations, patriarchal culture, normalization of sexual jokes, weak legal and digital ethics literacy, and insufficient prevention and reporting mechanisms. The proposed solutions include strengthening Pancasila education centered on human dignity, developing anti-violence campus culture, implementing safe victim-centered reporting, enforcing accountable sanctions, and ensuring psychological, academic, and social recovery for victims. The article emphasizes that Pancasila’s humanitarian values must be practiced through campus governance that protects victims and prevents recurrence.