<![CDATA[Abstract: Police is one of the government agencies that play an important role in a country, especially a country based on law. Thus the execution of police duties must be in accordance with the applicable legislation. One authority is granting possession of firearms, as stipulated in Law No. 8 of 1948, which is the operational rules Police Regulation No. 1 Year 2009 on Monitoring, Control and Security of Commercial Explosives. This paper wants to examine whether the Police Regulation are in accordance with the principle maslahah mursalah. At the end of this paper concluded that: first, that the Police Regulation not only the principles are emphasized, but also related to training, monitoring, and control in the use of firearms in the field. Second, that the Police Regulation contains elements of jalb al-manfa’ah wa daf‘u al-madarrah, so in accordance with maslahah mursalah. Abstrak: Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu Negara, terutama sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian pelaksanaan tugas polisi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewenangannya adalah pemberian izin kepemilikan senjata api, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, yang peraturan operasionalnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Tulisan ini ingin mengkaji apakah Peraturan Kapolri tersebut sudah sesuai dengan prinsip maslahah mursalah. Di akhir tulisan ini disimpukan bahwa: pertama, bahwa Peraturan Kapolri tersebut tidak hanya prinsip saja yang ditekankan, namun juga terkait pelatihan, pengawasan, maupun pengendalian dalam penggunaan senjata api di lapangan. Kedua, bahwa Peraturan Kapolri tersebut mengandung unsur jalb al-manfa’ah wa daf‘u al-madarrah, sehingga sesuai dengan maslahah mursalah.]]>
