<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari tesis yang mengatakan bahwa tanah Batak makmur tanpa satu kerajaan yang melindungi dan memerintah. Kalaupun ada “raja” dan “kerajaan” di tanah Batak, ia tidak berkedudukan dan tidak memiliki kekuasaan seperti seorang raja atau kerajaan-kerajaan di daerah lain seperti di Jawa. Tetapi sebaliknya, ada pandangan bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan. Manakala seseorang mengkaji masyarakat, ia menemukan unit politik atau pemerintahan. Pranata politik (pemerintahan) itulah yang mengontrol dan menjaga pengelompokan yang lebih besar, yakni masyarakat tadi. Semua masyarakat politik memiliki pemerintahannya dengan birokrasinya sendiri yang diperlukan untuk mengatur hidup bersama dari masyarakat, mengatur kepentingan masyarakat, meningkatkan standar kehidupan masyarakat dan mendistribusikan penghasilan secara lebih merata, atau meningkatkan pengaruh warga terhadap pemerintah mereka dan sekaligus mencipakan ketertiban sosial.Beranjak dari pendapat terakhir, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentang masyarakat Batak Toba apakah memiliki birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional. Data yang akan dikumpulkan terkait dengan dengan penciri utama birokrasi pemerintahan kerajaan. Penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif-kualitatif. Data bertsumber dari dongeng-dongeng suci yang hidup dalam masyarakat Batak Toba tradisional yang didapatkan dengan metode dokumenter dan wawancara mendalam. Data tersebut kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan atau diverifikasi. Juga menggunakan trianggulasi analisis data yaitu the narrative analysis (analisis naratif) dan the illustrative method (metode ilustratif); content analysis (analisis isi), analisis wacana dan penafsiran teks serta semiotic analysis (analisis semiotik).Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Batak Toba telah memiliki pemerintahan kerajaan tradisional. Pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba memiliki ideologi, struktur, aparatur dan aturan hukum sebagai penciri utama dari birokrasi pemerintahan kerajaan. Ideologi dalam bentuk komunalitas; struktur dalam bentuk territorial-fungsional, aparatur yang mengatur adat, ekonomi, pertahanan, keuangan, keadilan dan agama; dan aturan hukum sebagai pegangan dalam berpemerintahan terkait erat dengan nilai-nilai budaya kultural tradisional Batak Toba. Birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional Batak Toba tidak feodalistis sehingga berbeda dengan birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional dalam masyarakat lain seperti kerajaan-kerajaan di Jawa yang feodalistis. Secara kultural, setiap masyarakat tradisional memiliki karakteristik sendiri bermasyarakat danberpemerintahan. Karena itu tata pemerintahan tradisional Batak Toba akan berbeda dengan tata pemerintahan masyarakat tradisional lainnya.]]>
