Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemerintahan dan Politik
M. Sattarudin
STIA Satya Negara
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TATA KEARSIPAN PADA KANTOR SATUAN BRIGADE MOBILE POLISI DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEANGGOTAAN (STUDI KASUS PADA DETASEMEN A PELOPOR) M. Sattarudin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.961 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v3i1.662

Abstract

The study of the research was the implementation decision of Kapolri No 17, 2007 about the administration of Brigade Mobile unity office, SUMSEL. Increasing the performance of the participant (study case on Detasemen A Pelopor). The aim of the study was knowing and analyzing the case, which related to the implementation the role of Kapolri No 17 ,2007 about the administration of Brigade Mobile Unity. The method was using qualitative approach. The object of the implementation was using communication resource, disposisi, and structure of birokrasi. The process of collecting the data was using by observation, interview and documentation. Analyzing the data was doing by analyze which collected from sistematik data, regular and structured. In this study, there are relation both implementation kapolri no 17, 2007 and filing officer/administration. Limited human resources, infrastructure as a supporting implementation of the administration quality and quantity in a pelopor areaKeywords : implementation, decision Kapolri No 17,2007
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menciptakan Rumah Layak Huni pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang M. Sattarudin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.632 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i1.684

Abstract

AbstractSeeing the development of the development of settlements in the city of Palembang, especially in the District of Kalidoni, there are still a number of middle class citizens who still need assistance from the Regional Head to improve a dwelling. However, the implementation of the coordination of the implementation carried out by the government was still faced with ineffective and inefficient services and the attention of the Head of the Kalidoni Sub-District to repair these habitable houses. This can be seen from the fact that there are still many houses that are not worth visiting in the Kalidoni sub-district of Palembang.The method used in this research study is using descriptive qualitative methods that aim to elevate the situation and phenomena that occur when the study takes place and explain the problems based on the data obtained by the steps of observation, interviews and documentation.The results of the study show that the Implementation of Republic of Indonesia Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in Creating Livable Houses at the Kalidoni District Office in Palembang City has not yet proceeded properly and is still not effective. This can be seen from the fact that there are still poor and low-income people living in uninhabitable homes with slum settlements and far from being healthy, but there is no action from the head of the region to help the community.Keywords : Implementation, Housing and Settlement AreaAbstrakMelihat kondisi perkembangan permukiman di Kota Palembang khususnya di daerah Kecamatan Kalidoni saat ini masih banyaknya warga golongan menengah kebawah yang masih membutuhkan bantuan dari Kepala Daerah untuk memperbaiki suatu huniannya. Namun pada kenyataannya penyelenggaraan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kurangnya perhatian dari Kepala Camat Kalidoni untuk memperbaiki rumah-rumah yang layak huni tersebut. Hal ini terlihat dari masih banyaknya rumah warga yang tidak layak huni disekitar Kecamatan Kalidoni Palembang.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian penelitian  ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengangkat keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan langkah-langkah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang belum berjalan dengan baik dan masih belum efektif. Hal ini dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah menempati rumah yang tidak layak huni dengan permukiman yang kumuh dan jauh dari kata sehat, tetapi belum adanya tindakan dari kepala Daerah untuk membantu masyarakat tersebut.Kata kunci : Implementasi, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Co-Authors