Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Erwan Agus Purwanto
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Revitalisasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru Erwan Agus Purwanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2005): Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2005, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.539 KB)

Abstract

Bureaucracy is main executor for reform agendas. Therefore in realizing all of reform agendas in Indonesia, then bureaucratic reform is an underlying effort supposed to do. There are two prerequisite should be fulfilled for the reform. Firstly, there must be some endeavours to shift the old basic value of bureaucracy and the secondly, some endeavours directed to acativate interaction process among government, private sector and civil society in responding public affairs in their environment.Kata kunci: birokrasi, revitalisasi, pergeseran nilai, good governance, warga
The Implementation of The Social Safety Net Program (SSN) In Sudagaran Village, Central Java Erwan Agus Purwanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1131.559 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8458

Abstract

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan dampak yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial maupun politik. Akibat krisis tersebut menurut Biro Pusat Statistik ( BPS) lebih dari 13 juta pekerja menjadi penggangguran karena terkena PHK. Akan tetapi yang lebih mengkawatirkan lagi, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan secara drastis dari 'hanya' 27 juta pada tahun 1996 menjadi lebih dari 80 juta pada tahun 1998. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya berbagai problem sosial ekonomi yang lain yang lebih kompleks seperti anak putus sekolah, mall nutrisi, berkembangnya penyakit infeksi dan lain-lain. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan yang lebih parah (mencegah terjadinya the lost generation) maka Pemerintah Indonesia dengan bantuan IMF dan Bank Dunia kemudian meluncurkan program faring Pengaman Sosial (JPS) . Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan ini, implementasi program JPS ternyata belum berhasil rnencapai tujuan yang diharapkan. Studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini pada akhirnya juga semakin memperkuat berbagai temuan serupa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kelemahan instistusional yang ada pada pihak pelaksana, kurangnya informasi yang dimiliki oleh kelompok penerima, dan rendahnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi program JPS.
MENINJAU KEMBALI REMUNERASI SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME PNS Erwan Agus Purwanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.712 KB)

Abstract

Profesional merupakan suatu karakter yang dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mereka dapat memberikan layanan publik dengan kualitas yang baik. Para ahli menyatakan bahwa motivasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi tingkat profesionalitas dari PNS di Indonesia. Menurut teori, motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Berdasarkan remunerasi di lingkungan Kementerian Keuangan, artikel ini hendak menganalisa apakah remunerasi bisa digunakan sebagai alat yang efektif untuk mendorong atau meningkatkan motivasi para PNS di Kementerian ini. Kata Kunci: profesionalisme, motivasi, remunerasi
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAN ALTERNATIF SOLUSINYA Erwan Agus Purwanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.037 KB)

Abstract

Diklat adalah salah satu sarana strategis untuk mengembangkan potensi dan kompetensiSDM Aparatur dalam birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu dalam merencanakan diklatyang baik ada tiga kebutuhan informasi yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan organisasi,tugas, dan kemampuan individu. Sedangkan rancangan diklat hendaknya, mengacu padavisi, misi dan tujuan organisasi
The Implementation of The Social Safety Net Program (SSN) In Sudagaran Village, Central Java Erwan Agus Purwanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 1 (2000): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8458

Abstract

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan dampak yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial maupun politik. Akibat krisis tersebut menurut Biro Pusat Statistik ( BPS) lebih dari 13 juta pekerja menjadi penggangguran karena terkena PHK. Akan tetapi yang lebih mengkawatirkan lagi, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan secara drastis dari 'hanya' 27 juta pada tahun 1996 menjadi lebih dari 80 juta pada tahun 1998. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya berbagai problem sosial ekonomi yang lain yang lebih kompleks seperti anak putus sekolah, mall nutrisi, berkembangnya penyakit infeksi dan lain-lain. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan yang lebih parah (mencegah terjadinya the lost generation) maka Pemerintah Indonesia dengan bantuan IMF dan Bank Dunia kemudian meluncurkan program faring Pengaman Sosial (JPS) . Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan ini, implementasi program JPS ternyata belum berhasil rnencapai tujuan yang diharapkan. Studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini pada akhirnya juga semakin memperkuat berbagai temuan serupa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kelemahan instistusional yang ada pada pihak pelaksana, kurangnya informasi yang dimiliki oleh kelompok penerima, dan rendahnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi program JPS.
Co-Authors