<![CDATA[Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman pada hakikatnya sama dengan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem tersebut dapat dilihat dari adanya jenjang sistem peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat akhir atau kasasi. Selain itu akan diulas berkaitan dengan proses peradilan, dasar-dasar dilakukannya gugatan yang diajukan terhadap pemerintah serta cara pelaksanaan proses peradilan tata usaha negara di masing-masing negara. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem Peradilan Tata Usaha Negara baik di Indonesia maupun di Jerman serta mengetahui perbedaam sistem Peradilan Tata Usaha Negara baik di Indonesia maupun di Jerman serta melakukan suatu pembaruan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagai bentuk suatu perlindungan hukum kepada rakyat A Comparative Law of Administrative Court and Verwaltungsrecht as a Form of Legal Protection to People Legal issues that will be discussed in this paper regarding the description of the Germany Administrative Court system and the Indonesia Administrative Court system. Generally, There are similarities between the Administrative Court system in Germany and in Indonesia. It can be seen from the level of the justice system starting from the first level, the appeal level and the final level or cassation. In addition, this paper will review the judicial process, the basics of lawsuit against the government and how to implement the state administrative court processes in each country. The research method is normative legal research with legislation and legal comparison approach. The purpose of this research is to find out the Administrative Court System and to know the difference between the Administrative Courts System both in Indonesia and in Germany and also to reform the Administrative Court system in Indonesia as a form of legal protection for people.]]>
