<![CDATA[Penelitian ini ingin menjawab bagaimana pemanfaatan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia oleh pihak ketiga. Pemanfaatan tanah aset bertujuan untuk pengembangan potensi dan penunjang kegiatan usaha PT. KAI. Namun terdapat pemanfaatan tanah aset untuk kegiatan diluar perkeretaapian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Penelitian menemukan bahwa bentuk pemanfaatan tanah aset oleh pihak ketiga antara lain bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama operasi, kerjasama usaha, sewa, dan pinjam pakai. Pemanfaatan tanah aset yang dilaksanakan PT. KAI adalah dengan cara sewa dan pemberian hak guna bangunan di atas HPL. Alasan pemberian pemanfaatan tanah aset diluar penunjang kegiatan usaha untuk mengoptimalkan seluruh aset yang ada, agar PT. KAI mendapat manfaat dan pemasukan dari tanah-tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan tidak sejalan dengan Peraturan Direksi PT. KAI. Implikasinya perbuatan tersebut bisa dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Land Assets Utilization of Indonesian Railway Company (PT KAI) by Third Party This study aims to answer how the use of land assets of Indonesian Railway Company (PT. KAI) by third party. The purpose use of land assets is to develop potential and to support business activities of PT. KAI. However, the use of land assets also for other activities outside the railway. This is legal research by applying empiric juridical method, with descriptive analysis specifications. The study found that the form of land assets utilization by third party included build operate and transfer (BOT), build transfer and operate (BTO), joint operations, business cooperation, leasing, and lend-use. Land assets utilization carried out by PT. KAI is by leasing and granting building rights title over management rights (HPL). Other reasons for granting land assets utilization are to support business activities and to optimize all existing assets so that PT. KAI gets benefits and income from these lands. This is contrary to the Agrarian Principle Law and not in line with the Directors' Regulations of PT. KAI. The implication of this action can be considered null and void or considered never existed.]]>
