Ida Keumala Jeumpa
Universitas Syiah Kuala

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Zulfan Fahni; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Pengadilan Negeri, upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli. diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, melihat perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang berpengaruh bagi mental istri dan anaknya, hakim juga melihat fakta-faktadi persidangan. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian  adalah ketidakpastian korban dalam melaporkan perkara ini, korban sulit dimintai kesaksian dikarenakan terdakwa merupakan suaminya dan juga ayah bagi anaknya, dan emosi korban dalam member keterangan. Upaya yang dilakukan  pihak Pengadilan Negeri Sigli, terlebih dahulu sebelum perkara ini disidangkan korban diberikan pengarahan atau mediasi agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat istiadat. kepada pemerintah dalam menanggulangi kasus KDRT ini lebih ekstra lagi khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli. Diharapkan perkara yang berkaitan dengan KDRT lebih diperhatikan lagi.Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Rumah Tangga, Suami, Istri  Abstract  - This study aims to explain the considerations of judges in making decisions against perpetrators of domestic violence in the jurisdiction of the Sigli District Court, the obstacles experienced in resolving domestic violence crimes in the jurisdiction of the District Court, efforts to overcome obstacles that occur in the area Sigli District Court Law. It is known that the judge's considerations in cases of criminal acts of domestic violence committed by husbands against wives, seeing the actions committed by the perpetrators against victims which affected the mentality of his wife and children, the judge also looked at the facts at trial. The obstacles experienced in the settlement were the uncertainty of the victim in reporting this case, it was difficult for the victim to be asked for testimony because the defendant was her husband and also the father of her child, and the emotion of the victim in giving testimony. Efforts made by the Sigli District Court, before this case was tried the victim was given direction or mediation so that the case was resolved amicably or according to customs. to the government in tackling this case of domestic violence even more, especially in the legal area of the Sigli District Court. It is hoped that matters relating to domestic violence will be given more attention.Keywords: Crime, Physical Violence, Household, Husband, Wife
TINDAK PIDANA PEREDARAN MIE DENGAN CAMPURAN FORMALIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Tari Nabila Yolanda; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin, penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin dan kendala yang muncul dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin didasarkan kurang kesadaran pelaku usaha mie, penurunan ekonomi yang dialami oleh pelaku dan faktor kuranya pengawasan dari aparat penegak hukum. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan makanan dengan campuran formalin didasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan pelaku di dipersidangan yaitu pelaku bersifat kooperatif di dalam persidangan dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Kendala dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan makanan campuran formalin adalah kurangnya kesadaran hukum sehingga dibutuhkan pengawasan khusus, luas wilayah Aceh yang tidak sebanding dengan SDM BPOM Aceh sehingga dibutuhkan kerjasama dengan penyidik Polri. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bireuen untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku dan berpedoman pada Undang-Undang Pangan guna memenuhi keadilan dan kepastian hukum serta saran kepada pihak penyidik dan PPNS BPOM dan penyidik untuk diberikan pendidikan lanjutan guna menambah kualitas PPNS BPOM dalam mengatasi tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin. Kata Kunci : Tindak Pidana, Peredaran, Formalin. Abstract –  The writing of this journal is to explain the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of trading noodles with a mixture of formalin, the application of criminal sanctions to perpetrators of criminal acts of circulating noodles with a mixture of formalin and the obstacles that arise and solutions in tackling the crime of circulating noodles with a mixture of formalin. The results showed that the causal factors committed by the perpetrators of the criminal act of trading noodles mixed with formalin were based on the lack of awareness of the noodle business actors, the economic decline experienced by the perpetrators and the lack of supervision from law enforcement officials. The application of criminal sanctions to the perpetrators of the crime of trade in food mixed with formalin is based on aggravating and mitigating circumstances for the perpetrators at trial, namely the perpetrators are cooperative in the trial and the perpetrators have never committed a crime before. Obstacles and solutions in tackling the crime of trade in formalin-mixed food is a lack of legal awareness so that special supervision is needed, the area of Aceh is not comparable to the human resources of BPOM Aceh so collaboration with Polri investigators is needed. It is suggested to the Bireuen District Court Judge not to impose light criminal sanctions on perpetrators and to be guided by the Food Law in order to fulfill justice and legal certainty as well as advice to investigators and PPNS BPOM and investigators to be given further education to increase the quality of PPNS BPOM in overcoming criminal acts trade in noodles mixed with formalin. Keywords: Crime, Circulation, Formalin
Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ida Keumala Jeumpa
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 3 (2010): Vol. 12, No. 3, (Desember, 2010)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Dengan diberlakukannya UU No.32/2009 maka ketentuan UU No. 23/1997 menjadi tidak berlaku lagi. UU No. 32/2009 ini diberi nama UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya ternyata lebih luas pengaturannya dibandingkan dengan UU sebelumnya, yang diberi judul UU tentang Pengelolaan lingkungan Hidup, termasuk masalah pengaturan ketentuan pidananya baik dilihat dari sudut hukum pidana materilnya maupun formilnya. Ada beberapa persoalan berkaitan dengan hukum pidana materil yang berbeda ketentuannya dibandingkan dengan UU No. 23/1997. Diantaranya lebih diperbanyak perbuatan yang dapat diberi sanksi Pidana (perbuatan pidana), kemudian sistem penjatuhan hukumannya yang mengenal hukuman minimum baik untuk pidana penjara atau pidana denda, kemudian berkaitan dengan pertannggungjawaban, semakin dipertegas korporasi sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum pidana formilnya adalah soal pembuktian, dimana dalam UU No.32/2009 ini macam-macam alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana ini ditambah lagi selain dari yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu juga telah dimasukkan tentang perlunya sistem peradilan pidana terpadu guna penanganan yang lebih efektif. Tulisan ini mencoba menelaah satu persatu ketentuan pidana baik itu menyangkut dengan aspek materil atau formil dari UU No. 32/2009. The Insertion of Criminal Rules into the Act Number 32, 2009 regarding t the Protection and Management of the Environmental
Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum Ida Keumala Jeumpa
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2014): Vol. 16, No. 1, (April, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is based on the justice developments nowadays. One of them is many decisions of judges are not enforced. A court is the fort of justice is disrespectful. Even, the society considers that the justice process is not fair. The phenomenon is over shown. The presses, by its opinions have contributed on undermining the court and make it disrespectful. Such actions in the English law are known as contempt of court and it is not found such regulation in the Indonesian penal code. Contempt of Court: A Comparison Among Vary Legal Systems