Garuda - Garba Rujukan Digital

NDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA MALAYSIA: PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN (SEBUAH PERBANDINGAN) Rakhmita Desmayanti
Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Hak cipta adalah yaitu adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima Hakuntuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izinuntuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan Pencipta adalahseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinyamelahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas yangbersifat pribadi. Dalam membicarakan Hak cipta sangat terkait dengan Ciptaan itusendiri, yaitu adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannyadalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan apa saja yang diperlukan agar suatukarya dapat dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta di kedua negara. Jugamenggambarkan pelaksanaan perlindungan dan penerapan UU Hak Cipta dikeduanegara.Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif, dengan tipe normatif. Data yang dipergunakan bersumber pada bahan hukum primer yaitu UUHCÂ Indonesia dan Malaysia juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dantulisan ilmiah para pakar hukum di bidang hukum HKI dll.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI TANPA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 594 K/PDT.SUS-HKI.2017) Dinda Khofidhotuz Zuhroh; Rakhmita Desmayanti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pemeriksaan substantif dilakukan terhadap adanya keberatan permohonan pendaftaran desain industri yang dilakukan dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal pengumuman, salah satu masalah yang terjadi adalah adanya gugatan dikemudian hari terhadap permohonan desain yang tidak diajukan keberatan dalam proses pendaftaran sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI.2017 yang pokok permasalahan penelitiannya adalah (1) Apakah pendaftaran desain industri tanpa pemeriksaan substantif dapat dibenarkan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (2) Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI.2017 terhadap sengketa Desain Industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desain Industri Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah penelitian normatif terhadap azaz-azaz hukum. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, analisis data kualitatif serta cara penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari studi putusan ini menyebutkan bahwa (1) Pendaftaran desain industri tanpa pemeriksaan substantif dibenarkan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri, karena pemeriksaan substantif hanya dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan. (2) Pertimbangan hakim terhadap penerimaan gugatan penggugat untuk menyatakan konfigurasi biolife borneo yang diedarkan terguggat memiliki persamaan dengan eco bottle tupperware kurang tepat, mengingat ketentuan pada Pasal 38 Ayat (1) menyatakan gugatan dengan alasan kebaruan diajukan dalam rangka gugatan pembatalan desain industri, yang seharusnya diajukan kepada pemilik hak desain industri biolife borneo yaitu PT Mitra Mulia Makmur. Kata kunci: Pendaftaran Desain Industri, Pemeriksaan Substantif, Gugatan dengan Alasan Kebaruan.

ANALISIS HILANGNYA MEREK I AM GEPREK BENSU PADA PANGKALAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL (PDKI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS: Analysis of the Disappearance of I Am Geprek Bensu Brand in the Intellectual Property Database under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications Deva Annisa Nur Yuliana; Rakhmita Desmayanti; Bahasa Indonesia
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 4 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i4.19721

The occurrence of disputes over the use of the "Bensu" trademark made PT Ayam Geprek Benny Sujono as the First to File holder of the "Bensu" trademark suddenly removed unilaterally by the Directorate General of Intellectual Property from the IP Database. This journal examines the regulation of the removal of registered trademarks in the case of the loss of the trademark "I Am Geprek Bensu" by the DJKI from the Database based on Law No.20/2016 Trademark Law and Geographical Indications and its impact. The results showed that the Decree of DJKI which removed the registered mark "I Am Geprek Bensu" owned by Benny Sujono from the Database through a Decree on behalf of the Minister (HKI-KI.06.07-11) caused inconsistency with the MIG Law, as well as contrary to Decision No.57/Pdt.SusMerek/2019/PN Niaga Jkt.Pst and Decision No.575/Pdt.SusHKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Also, the impact of the abolition of the "I Am Geprek Bensu" trademark is very detrimental both materially and immaterially to PT. Ayam Geprek Benny Sujono with the loss of exclusive rights to the trademark and creates confusion and uncertainty in the community towards the steps taken by the Government.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN SERTANI MILIK PEMULIA PETANI DARI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH: Legal Protection Of Sertani Plant Varieties Belonging To Farmer Breeders From Central Lampung Regency Rheyna Hanny Laurencya; Rakhmita Desmayanti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 4 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i4.19725

The regulation of plant variety protection in Indonesia is regulated in Law No. 29 of 2000 on Plant Variety Protection. Its existence explicitly regulates the appreciation and protection of breeders' rights by minimizing violations and unilateral claims from other parties to a new variety owned by breeders, especially farmers. The article examines whether plant varieties bred by farmers are eligible for rights application and the legal protection mechanism under the PVP Law. This normative research focuses on descriptive literature, using secondary data with primary data support, and applies a qualitative approach with deductive inference. The study concludes that a variety meeting the BUSS requirements and given a name can be registered for protection rights. Ownership of these rights allows the holder to prohibit or permit others from using the variety, ensuring control over its use and distribution. The Sertani plant variety meets all BUSS elements, making it eligible for PVP rights application at the PVTPP Center. These rights provide temporary protection until the issuance of a PVP certificate, ensuring comprehensive legal protection for the variety and supporting farmers in safeguarding their bred plant varieties. This mechanism promotes innovation and fair use within the agricultural sector.

Legal Protection Efforts Of Digital Artworks That Are Plagiarized In Superrare According To Law Number 29 Year 2014 On Copyright: Land Burning for Opening Plantation Land (Study of Adjudication Number 468/PID.B/2021/PN/RHL) Alivia Febriana Choirunnisa; Rakhmita Desmayanti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 4 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i4.20893

Forest and land burning incidents are a phenomenon that often occurs in Indonesia. Most people still carry out actions to clear land by burning land. The formulation of the problem is about the suitability of District Court Decision Number 468/Pid.B/Lh/2021/Pn Rhl regarding the case of land burning to clear plantation land with the provisions of UUPPLH and the efforts that must be made by the regional government of Rokan Hilir Regency, Riau Province to overcome land fires plantations in the Rokan Hilir Regency area, Riau Province. This type of research uses normative law which is descriptive analytical and uses secondary data which is analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. Research results and discussion and hhe conclusion is that the District Court Decision Number 468/Pid.B/Lh/2021/Pn Rhl is in accordance with the provisions of Article 99 paragraph (1) UUPPLH but according to the author this decision can add Article 69 paragraph (1) letter a as a strengthening article for Article 99 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) letter h UUPPLH. With the Riau Province Regional Regulation Number 1 of 2019, the Riau Regional Government is not prepared enough to monitor technical preparedness measures, other efforts include extinguishing and rehabilitation.

PELANGGARAN PENGGUNAAN GAMBAR “LASKAR CINTA” PADA DESAIN PRODUK KAUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000: Unauthorized Used Of The “Laskar Cinta” Image On T-Shirt Designgs According To Law Number 31 Of 2000 Laksamana Cristian; Rakhmita Desmayanti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 4 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i4.21427

A A design is achieved through extensive time, effort, and thought, resulting in a design that sets a product apart from others. For example, the "Laskar Cinta" image on Dewa 19 T-shirts is different from other T-shirts. However, there have been violations of the "Laskar Cinta" image design, such as piracy and plagiarism. This article discusses the use of the "Laskar Cinta" image as a T-shirt product design. The problem addressed is how Law Number 31 of 2000 protects such image designs and whether unauthorized use of the "Laskar Cinta" image can be subject to sanctions as regulated in Articles 46 and 54. The research employs normative and descriptive methods, analyzing secondary data supported by primary data qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. The results show that the requirement for novelty is absolute; novelty means the design must not have been disclosed to the public before registration with the Directorate General of Intellectual Property, as stipulated in Article 2. Protection is only granted to those who have registered and received a certificate for their industrial design.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SISTEM OPERASI KOMPUTER DENGAN LISENSI GPL “GENERAL PUBLIC LICENSE” BERDASARKAN UU HAK CIPTA INDONESIA: Copyright Protection Of Computer Programs With The Gpl "General Public License" Under The Indonesian Copyright Law Devlin Ianindra Putra; Rakhmita Desmayanti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 4 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i4.21432

Copyright is a creation related to art, literature and science which is regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. Technological developments are driven by the rapid development of science, which has resulted in many innovations, thus encouraging the regulation of copyright on computer programs. The formulation of the problem in the research is Can an Operating System with a GPL license be protected by the Copyright Law in Indonesia? And what are the provisions for moral rights and economic rights in an Operating System with a GPL license.This research was conducted by the research method of library, a type of normative juridical research with descriptive research properties with conclusions drawn with deductive logic. Results and conclusions about operating system with GPL license makes all able to modify the operating system in accordance with the freedoms where there is permission to modify by another user is regulated in the GPL license agreement and has automatic protection according to the law, even if there violation of economic rights, then the creator is entitled to make legal efforts.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search