Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HAMBATAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN PIDIE Teuku Yasman Saputra
Jurnal Sains Riset Vol 9, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v9i2.117

Abstract

Keberadaan IMB salah satunya berfungsi sebagai kontrol Pemerintah Daerah terhadap pendataan fisik kota dalam perencanaan, pengawasan, dan penerbitan pembangunan kota yang terarah. Fungsi lainnya memberikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan. Penelitian telah dilakukan pada tahun 2012 di Kabupaten Pidie, tujuannya adalah untuk mengetahui hambatan Komisi C DPRK Kabupaten Pidie dalam pengawasan perizinan izin mendirikan bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh yuridis emperis. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah hambatan baik internal maupun eksternal. Hamnatan internalnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan hambatan eksternalnya adalah terkait peran masyarakat yang bersikap apatis. Kata kunci : Komisi C, DPRK Pidie, hambatan.
STRATEGI PENGELOLAAN DANA INFAK PADA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE (Studi Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Infaq) Marzuki Marzuki; T. Yasman Saputra
Jurnal Sains Riset Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v12i2.681

Abstract

Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat. Maka Badan Baitul Mal membuat baliho - baliho di daerah–daerah pinggiran jalan dan iklan–iklan di media massa baik koran, radio dan televisi tentang keberadaan Badan Baitul Mal di Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat, supaya masyarakat lebih mengenal bahwasanya lembaga Badan Baitul Mal merupakan lembaga tempat pengumpulan dan penyaluran zakat dan masyarakat yang mengetahuinya tersentuh hatinya untuk membayar zakatnya. Dalam melaksanakan Strategi Pengelolaan Dana Infak Pada Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie Pengelolaan  zakat  merupakan  hal  yang  penting  untuk  diberitahukan kepada masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mengentas/mengurangi angka kemiskinan. Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan di daerah Kabupaten Pidie sebagai akibat dari konflik dan bencana alam serta masih kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat Kabupaten Pidie, juga adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu.Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan Dana Infak di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie
LEGALITAS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA Auzan Qasthary; Al Muttaqien; T. Yasman Saputra
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i1.1613

Abstract

ABSTRACTIn the increasingly advanced digital era, the development of information technology has changed various aspects of life, including the legal system. The use of electronic evidence in legal proceedings has become commonplace, especially in the context of civil procedural law. Electronic evidence such as electronic documents, e-mails, text messages, audio recordings, and video recordings has become an integral part of many legal cases. This study aims to examine the legality of using electronic evidence in civil procedural law. In today's digital era, the use of electronic technology in legal proceedings has become a common phenomenon. However, there is still debate about the legality and strength of electronic evidence in the context of civil procedural law. This study uses a normative legal research method by examining laws and regulations related to the use of electronic evidence in civil procedural law. The results of this study indicate that, although there are challenges to the use of electronic evidence, its legality has been recognized and regulated in laws and regulations. Thus, the use of electronic evidence can be an efficient and effective alternative to meeting the evidentiary needs in civil procedural law.Keywords : Legality, Electronic Evidence, Civil Procedure Code ABSTRAKDalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Penggunaan bukti elektronik dalam proses hukum telah menjadi hal yang umum, terutama dalam konteks hukum acara perdata. Bukti elektronik seperti dokumen elektronik, email, pesan teks, rekaman suara, dan rekaman video telah menjadi bagian integral dari banyak kasus hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi elektronik dalam proses hukum telah menjadi fenomena yang umum. Akan tetapi, masih terdapat perdebatan mengenai legalitas dan kekuatan bukti elektronik dalam konteks hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penggunaan bukti elektronik, legalitasnya telah diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, penggunaan bukti elektronik dapat menjadi alternatif yang efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pembuktian dalam hukum acara perdata.Kata kunci: Legalitas, Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata