Dena Haryani
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Dena Haryani; Aldri Frinaldi
Jurnal Perspektif Vol 3 No 4 (2020): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/perspektif.v3i4.346

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem aplikasi geospasial komputerisasi (GeoKKP) dalam upaya tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan, kendala, serta upaya dalam penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 variabel yaitu implementasi sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan dan tertib administrasi pertanahan. Data yang penulis dapatkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pendataan dalam pemilihan informan antara lain kepada masyarakat, pegawai fungsional, serta kepala bidang infrastruktur Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa beberapa kendala yang menyebabkan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan belum terimplementasi dengan baik. kendala yang penulis temui dalam penerapan sistem aplikasi geospasial komputerisasi (GeoKKP) dalam upaya tertib administrasi pertanahan di badan pertanahan nasional kota padang antara lain: komunikasi yang kurang baik, sumber daya manusia (SDM), sistem jaringan kurang stabil, dan kurangnya komitmen antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tersebut.