Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Serat Acitya MAGISTRA Law Review JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Maridjo Maridjo
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PEMBATASAN KASASI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PIHAK PENCARI KEADILAN Maridjo Maridjo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.136 KB) | DOI: 10.35973/sh.v18i1.2508

Abstract

PENGAWASAN PERADILAN TATAU SAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Marijo Marijo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3018.79 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i2.376

Abstract

Keputusan tata usaha negara merupaka pangkal sengketa yang diajukan penggugat sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah untuk mengetahui fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana judicial control tehadap pengambil keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara.Kepututusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara meskipun telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,masih saja digugat di peradilan tata usaha negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kepentingan pihak yang secara langsung dituju oleh keputusan tata usaha negara maupun pihak ketiga yang dirugikan akibat penerbitan keputusan tata usaha negara, di samping terdapat cacat hukum dalam proses pembentukannya sebagaimana ditentukan dalamperaturanp perundang undangan yang berlaku,juga tidak mengindahkan pedoman yang telah diatur dalam asas asas umum pemerintahan yang baik.Pengawasan yang dilakukan di pengadilan tata usaha negara menunjukan keputusan tata usahan egara yang diajukan sebagai objek sengketa belum mencerminkan keputusan tata usaha negara responsif yang dapat  engakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa Pengawasan oleh lembaga peradilan ini selalu berbentuk pengawasan represif atau yang disebut juga sebagai pengawasan a-posteriori. Pengawasan Peradilan Tata Usaha negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa belum mencerminkan keputusan tata usaha negara responsif, yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan dan harapan warga pencari keadilan maupun badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri
Analisis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Pemberhentian Kepala Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 074/G/2015/PTUN-SMG) Maridjo Maridjo
Serat Acitya Vol 5, No 2 (2016): Pemanfaatan Rasio untuk menyelesaikan Kasus dan mewujudkan Program Kehidupan
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.824 KB)

Abstract

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan kepadanya, dengan Pertimbangan hukum yang terdiri dari dua bagian yaitu: pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwa/fakta dan pertimbangan tentang hukumnya, yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hukum memuat alasan-alasan atau argumentasi hukum serta penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim. Dalam pertimbangan hukum memuat uraian tentang korelasi antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar  dalam surat gugatan.  Analisa yang dilakukan terhadap putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 074/G/2015/PTUN.SMG, dalam pertimbanganya telah diuraikan mengenai duduk perkaranya dan telah pula diuraikan mengenai argumentasi hukumnya. Salah satu argumentasi hukum yang digunakan majelis hakim adalah referensi hukum atau asas hukum Lex Superior Derogat Lege Inferior untuk menilai kedudukan Keputusan Bupati Boyolali tentang Pemberhentian dengan tidak hormat  Kepala Desa.  Majelis hakim telah mempertimbangkan asas hukum lex superior derogat legi inferior dan telah menerapkannya dengan mengesampingkan keputusan bupati tersebut, juga telah pula mempertimbangkan mengenai  adanya susunan norma dari teori Hans Kelsen yang sering disebut dengan stufenbau theory yang diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Putusan, Sengketa TUN
FUNGSI PERDILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH Maridjo Maridjo
MAGISTRA Law Review Vol 2, No 01 (2021): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v2i1.2065

Abstract

Perlu mengkaji lebih mendalam tentang fungsi kontrol yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap fungsi dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), mengingat yang akan diungkap adalah masalah aturan atau norma, yakni fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik telah tercapai, namun dalam kenyataannya keberhasilan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara justru berbanding terbalik dengan semakin meluasnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Permasalahannya bukan terletak pada berjalannya fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, namun terletak pada pengaruh sistem Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya: eksekusi putusan, kekurangmampuan subsistem penerimaan perkara dan pengelolaan perkara dan adanya prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara yang tidak mendukung fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya: prinsip dasar “dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten”, pengaruh sistem hukum yang masih dikooptasi oleh politik dan ketidakpatuhan lembaga pemerintah dan sistem politik terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menghadapi pengaruh dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik: pertama, hakim dalam menjalankan fungsinya dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum, menggunakan teknik penemuan hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi; kedua, perbaikan manajemen penerimaan dan pengelolaan perkara serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg) Maridjo Maridjo
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 01 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i01.2813

Abstract

Penelitian  ini  untuk megetahui hasil penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara  terhadap hukuman  Disiplin Pegawai Negeri Sipil  pasca putusan PTUN Semarang Nomor  20/G/2020/PTUN.Smg Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah, bagaimana Analiisisis penyelesaian sengketa Tata Usaha  Negara terhadap hukuman  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil  studi putusan PTUN Semarang Nomor  20/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pendekatan konseptual meliputi teori-teori hukum terkait hukum tata negara, hukum Tata Usaha Negara maupun pemerintahan daerah khususnya mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil serta pendekatan kasus yang secara faktual dialami oleh Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian bahwasanya sesuai dengan Putusan PTUN  Semarang, Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg. Gubernur Jawa Tengah membatalkan Keputusan No.862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Endang Mulyani, S.Pd., tertanggal 2 Januari 2020; mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin,Kepada Pegawai Negeri kemudian  dikembalikan  kedudukan, harkat  martabat seperti semula.
MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK SEBAGAI PRODUK KEARIFAN INDONESIA Rubiyanto Rubiyanto; Maridjo Maridjo
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (894.124 KB) | DOI: 10.57100/jchi.v1i2.16

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk, mengiventarisasi motif, menciptakan sistem Perlindungan Hukum motif batik sebagai HKI yang terdaftar pada Dirjen HKI, mengimplementasikan HKI Motif batik Nusantara sebagai kearifan Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Analisis Data menggunakan metode kualitatif, dengan model Content Analysis dan Constant Comparative Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagai karya seni. Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tergadap motif batik Indonesia sebagai warisan budaya non benda milik bangsa Indonesia diberikan melalui pengakuan hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) atas motif batik yang berlaku sebagai legalized monopoly.   The purpose of this study is to take an inventory of motifs, create a legal protection system for batik motifs as IPR registered with the Director General of Intellectual Property Rights, and implement IPR with Nusantara batik motifs as Indonesian wisdom. The approach method used in this research is a qualitative research approach. Data analysis uses qualitative methods, with Content Analysis and Constant Comparative Analysis models. The results of the study indicate that copyright is an exclusive right that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. Batik is a creation that is protected as a work of art. batik art work is contemporary batik motifs that are innovative, contemporary, and not traditional. The work is protected because it has artistic value, both in terms of images, patterns, and color compositions. Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection against Indonesian batik motifs as a non-object cultural heritage belonging to the Indonesian nation is given through the recognition of Intellectual Property rights (copyrights) on batik motifs that act as legalized monopoly. This time are batik’s motive to be intellectual property right have register at Dirjen HKI especially contemporer batiks to show  Indonesian wisdom.
Co-Authors