Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam
Roifatus Syauqoti
Universitas Darussalam Gontor
Religion Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HYBRID CONTRACT ON ISLAMIC MORTGAGES PRODUCT USING MURABAHAH AGREEMENT (BANK SYARIAH MANDIRI PONOROGO) Muhammad Ghozali; Abdul Hafidz Zeid; Roifatus Syauqoti
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v5i1.1076

Abstract

Islamic banking is required to innovate with hybrid contracts, as the single contract is unable to respond to contemporary financial transactions. One of the Islamic banking products adapted from conventional banking is Islamic Mortgages (KPRS) which is applied using Murabahah, Ijarah Muntahiyyah Bi at-Tamlik (IMBT) and Mutanaqisah Mutanaqisah, but Murabahah contract still dominates compared to other akad. Nevertheless, Murabahah contract still raises a lot of debate because it contains hybrid contracts that are still a debate of scholars. In addition, KPRS products with murabahah schemes and IMBT are considered controversial products formulated from the Hilah method. The Murabahah Akad pattern is also often considered the same as conventional banking credit patterns. This article uses a qualitatively descriptive approach to which data sources are obtained with interviews, observations and documentation that are then analyzed inductive. Finally, this article found that KPRS products in Bank Syariah Mandiri use the Murabahah bil Wakalah contract which is hybrid contracts. Wakalah contract is a grant of power from the bank to the customer for home price negotiation to the developer not for home purchase. This is to reduce the risk of side streaming and the risk of return of goods. The merger of Murabahah contract and Wakalah contract has obeyed the sharia rules and does not contain the haraam which is forbidden because it contains a mashalah for banks and customers.
Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Roifatus Syauqoti
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1046.21 KB) | DOI: 10.30651/jms.v3i1.1489

Abstract

Pertambahan kebutuhan masyarakat terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat membutuhkan alternatif untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Produk utama yang ditawarkan LKS kepada masyarakat adalah murabahah karena sedikitnya resiko dalam aplikasinya. Namun aplikasi murabahah menimbulkan banyak kritik di kalangan masyarakat. Bank syariah sering disebut sebagai “bank murabahah” karena murabahah mendominasi dan modifikasi pada aplikasi murabahah yang dianggap sama seperti kredit pada bank konvensional. Kajian ini merupakan kajian pustaka dengan analisis deduktif, yaitu penulis menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam aplikasi murabahah yang ada pada perbankan syariah menjadikan bank syariah sebagai penyedia dana bukan sebagai penjual. Akad murabahah yang ada pada fiqih klasikpun telah banyak mengalami modifikasi. Modifikasi pada akad murabahah inilah yang memunculkan kritik di kalangan masyarakat. Modifikasi akad murabahah meliputi akad murabahah yang mengikat nasabah sebelum bank memiliki barang yang diinginkan nasabah sehingga memunculkan bai’ ma’dum, murabahah lil amri bi al-syira’ yang dianggap haram oleh sebagian ulama karena merupakan celah riba, dan murabahah bil wakalah yang hukumnya boleh menurut Fatwa DSN-MUI namun adanya akad wakalah memudahkan munculnya kecurangan dari pihak nasabah yang akan membuat akad murabahahnya tidak sah.
Co-Authors Abdul Hafidz Zeid Muhammad Ghozali