Dian Rahmawati
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konsep Land Sharing Sebagai Alternatif Penataan Permukiman Nelayan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya Rivina Yukeiko; Dian Rahmawati
Jurnal Teknik ITS Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.035 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v4i2.10914

Abstract

Permukiman nelayan di Gunung Anyar Tambak termasuk kawasan kumuh di Surabaya. Kekumuhan permukiman nelayan ditunjukkan dengan struktur bangunan dari kayu dan asbes, luas rata-rata 6m2, danĀ  tata letak bangunan yang tidak teratur. Urgensi dari penataan permukiman kumuh adalah dampak-dampak yang ditimbulkan adanya permukiman kumuh dari segi lingkungan, kesehatan, dan kemananan, sehingga perlu penataan yang sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan arahan penataan permukiman nelayan di Gunung Anyar Tambak Surabaya dengan konsep land sharing. Penelitian ini melalui tiga tahap analisis. Tahap pertama dengan analisis statistik deskriptif dan mapping untuk menganalisis karakteristik permukiman nelayan di permukiman nelayan Gunung Anyar Tambak. Tahap kedua menggunakan teknik analisis RRA (Rapid Rural Assessment) untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan konsep land sharing di permukiman nelayan Gunung Anyar Tambak. Selanjutnya perumusan arahan penataan permukiman nelayan dengan konsep land sharing dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu membagi lahan atas kesepakatan pemilik lahan dan penghuni lahan, 60 persen untuk pemilik lahan dan 40 persen untuk penghuni lahan, atau 70 persen untuk pemilik lahan dan 30 persen untuk penghuni lahan. Rekonstruksi bangunan non permanen dengan pola permukiman grid. Kepadatan bangunan permukiman nelayan direncanakan tetap 85 bangunan/Ha. Kondisi fisik bangunan permukiman dibangun sesuai kemampuan finansial pemilik lahan. Status kepemilikan lahan terdiri dari dibeli secara kredit atau sewa yang dibayar perbulan.
Kriteria Zona Industri Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tuban Naya Cinantya Drestalita; Dian Rahmawati
Jurnal Teknik ITS Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.429 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v4i2.10933

Abstract

Kabupaten Tuban merupakan kabupaten yang memiliki potensi sektor pertanian yang cukup besar, dengan kontribusi sebesar 24,6% dalam PDRB. Dalam RTRW Kabupaten Tuban terdapat arahan pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian, serta terdapat arahan pengembangan KSK Agropolitan di lima kecamatan yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang dan Kecamatan Jatirogo. Agroindustri merupakan salah satu kegiatan dalam sistem agribisnis yang dikembangkan dalam kawasan agropolitan, sehingga dalam kawasan agropolitan tersebut diharapkan terdapat zona untuk kegiatan agroindustri. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan kriteria zona industri dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tuban. Teknik analisis yang digunakan dalam menyusun kriteria zona industri tersebut adalah analisis deskriptif menggunakan pedoman dan standar, literatur, maupun studi kasus yang relevan. Hasil akhir penelitian ini didapatkan delapan kriteria zona industri pendukung pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tuban yang divisualisasikan menggunakan software ArcGIS 10.2, yaitu kriteria kondisi fisik dasar, kriteria bahan baku, kriteria pasar, kriteria tenaga kerja, kriteria aksesibilitas (yang terdiri dari sub kriteria jaringan jalan dan jarak ke pusat kabupaten), kriteria sarana dan prasarana (yang terdiri dari sub kriteria ketersediaan jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, ketersediaan fasilitas perekonomian, dan ketersediaan rumah potong hewan), kriteria aglomerasi, serta kriteria penggunaan lahan.