Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu dan Budaya POLITIK
Kausar Ali Saleh
Universitas Nasional
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENGELOLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM POLITIK DESENTRALISASI Kausar Ali Saleh
Jurnal Ilmu dan Budaya Vol 40, No 55 (2017): Vol. 40, No 55 (2017)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.9 KB) | DOI: 10.47313/jib.v40i55.408

Abstract

Within the framework of the politics of decentralization in the Era of political Reform beginning in 1998,  authorization of several responsibilities in the hands of local governments across Indonesia is very crucial given the limited capacity in terms of human resources vis-à-vis the huge number of districts and municipalities in the country. The study makes an account of the relationship between cental government in Jakarta and local governments to look into the effectiveness and efficiency of running the good governance in macro politics perspective.  The study finds that in the course of time, the policy to put sronger authority of governors by the enactment of the Law No. 23 2014 is ensuring Indonesia’s strong integrity of the territory of the country with vast and huge numbers of archipelagic country.
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH DALAM OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT Rochendi S; Kausar Ali Saleh
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1894.532 KB)

Abstract

Pada dasarnya, kebijakan Otsus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua. Oleh karena itu, penulis mengulas hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam NKRI dengan daerah, khususnya Papua Barat dalam Undang-undang Otonomi Khusus dengan metode kualitatif dan melalui pemahanan konsep desentralisasi. Hasilnya secara tegas menunjukkan, betapa, implementasi otonomi khusus di Papua Barat, ternyata berbeda dengan yang tergambarkan pada otonomi sebagaimana yang tersurat dalam undang-undang tersebut. Faktanya, di lapangan, selama ini, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat belum terlihat.Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Khusus, Papua Barat
Co-Authors Rochendi S