<![CDATA[Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) is a key strategy for the early detection of cervical cancer recommended by the World Health Organization (WHO) and included in Indonesia’s Minimum Health Service Standards. However, the coverage of VIA screening among women of reproductive age (WRA) in Ambon City remains below the national target of 70%. This study aimed to analyze the implementation of the VIA screening policy for WRA in Ambon City using the Van Meter and Van Horn policy implementation model. This study employed a qualitative approach with a policy implementation design. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders and supported by observations in six primary health centers. Data analysis was conducted thematically based on the six variables of the Van Meter and Van Horn model. The findings indicate that the implementation of the VIA screening policy has not been optimal. Policy standards and objectives have not been effectively operationalized at the primary health care level. Limited trained human resources, inadequate facilities, and insufficient budget allocation are the main constraints. In addition, communication and supervision remain limited, while sociocultural factors such as stigma and embarrassment hinder WRA participation. Nevertheless, implementers demonstrate a positive level of commitment. In conclusion, strengthening implementation capacity through improved resources, supervision systems, and culturally sensitive approaches is essential to enhance the effectiveness of the VIA screening program. ABSTRAK Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) merupakan strategi utama dalam deteksi dini kanker serviks yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) serta menjadi indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Namun, cakupan pemeriksaan IVA pada wanita usia subur (WUS) di Kota Ambon masih berada di bawah target nasional sebesar 70%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemeriksaan IVA bagi WUS di Kota Ambon dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis implementasi kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait serta observasi di enam puskesmas. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan enam variabel dalam model Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemeriksaan IVA belum optimal. Standar dan tujuan kebijakan belum teroperasionalisasi dengan baik di tingkat puskesmas. Keterbatasan sumber daya manusia terlatih, sarana prasarana, serta dukungan anggaran menjadi kendala utama. Selain itu, komunikasi dan pengawasan masih terbatas, serta faktor sosial budaya seperti stigma dan rasa malu turut menghambat partisipasi WUS. Meskipun demikian, pelaksana menunjukkan komitmen yang baik. Disimpulkan bahwa diperlukan penguatan kapasitas implementasi melalui peningkatan sumber daya, sistem pengawasan, dan pendekatan sosial budaya yang lebih komprehensif.]]>
