NURMAYANI NURMAYANI
Fakultas Hukum unila

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG NURMAYANI NURMAYANI
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.63

Abstract

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaannya masih ada hambatan. Oleh karena itu diteliti mengenai aturan dan pelaksanaannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Dogmati Research). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan (Statue Approach). Hasil Penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002  dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame. NURMAYANI NURMAYANI
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.82

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan tentang pengawasan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS), dan menganalisis pengawasan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIN  Sukarame. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif dan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pengawasannya dilakukan dengan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan dana BOS di MIN 1 Sukarame dilakukan oleh beberapa pihak yaitu: 1. Pengawasan oleh inspektorat jenderal departemen agama pusat bersama tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. ikut serta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2. Pengawasan yang dilakukan tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Komite sekolah