Budiyono Budiyono
Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT Budiyono Budiyono
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.372

Abstract

Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah yang ingin mengembalikan tata cara pemilhan kepala daerah secara langsung menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Penyelenggaran Pemilukada dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan oleh DPRD. Ketentuan ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam menentukan model pengisian jabatan kepala daerah semestinya Undang-Undang Dasar memberikan ketentuan yang tegas seperti tata cara pemilihan presiden dan wakil Presiden secara atau sesuai atau sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 dimana prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan langsung.Kata kunci : pengisian jabatan, kepala daerahdan kedaulatan rakyat.