<![CDATA[PEMETAAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG BERPENGARUH DALAM PEMBANGUNAN PLTN PERTAMA DI KALIMANTAN BARAT. Berdasarkan pedoman IAEA Nuclear Series No. NG-G.31, negara pendatang baru dalam bidang PLTN perlu mempersiapkan 19 aspek infrastruktur. Hasil reviu IAEA menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga infrastruktur yang masih belum siap. Salah satu aspek tersebut adalah kesiapan keterlibatan pemangku kepentingan. Makalah ini menampilkan pemetaan pemangku kepentingan di provinsi Kalimantan Barat dan keterlibatannya dalam rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Fokus penelitian di Kalimantan Barat sesuai dengan lokasi rencana pembangunan PLTN. Tujuan makalah adalah memetakan pihak pemangku kepentingan mana saja yang memiliki pengaruh terkuat dan tingkat keinginan tertinggi dalam pembangunan PLTN, khususnya pada tahap pengambilan keputusan dibangunnya PLTN (tahap pertama). Metode yang digunakan adalah studi literatur terkait dasar-dasar penentuan pihak yang menjadi pemangku kepentingan beserta cara analisisnya, wawancara dan diskusi dengan para narasumber yang sesuai dan ahli di bidangnya juga diskusi langsung dengan para responden, serta pembagian kuisioner kepada para responden. Selanjutnya hasil kuisioner diolah dnegan menggunakan spreadsheet dan ditampilkan dalam grafik menggunakan matriks Mendelow. Hasil evaluasi dan analisis sementara menunjukkan bahwa secara umum para pemangku kepentingan di Kalimantan Barat mempunyai pengaruh kuat dan keinginan tinggi terhadap rencana pembangunan PLTN di wilayahnya, kecuali LSM anti nuklir.]]>
