Khalimi Khalimi
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE DEMOCRATIZATION OF THE ORGANIZATIONAL REGISTRATION OF INDIGENOUS BELIEFS FOR FULFILLING THE RIGHT OF CITIZENS Tuti Widyaningrum; Khalimi Khalimi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.1.2860

Abstract

In a democratic state, each person should ideally be equal before the law and government. ver, in Indonesia, this was not fully obtained by, Indigenous Beliefs or known as  Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. The most significant obstacle for Indigenous Beliefs is to obtain the rights of organizational registration. Even though there is a Decree of the Constitutional Court No. 97/PUU-XIV/2016 that has equalized the position of religion and belief, there is still discrimination against Indigenous Beliefs. When they want to access their rights of citizens, they always encountered the requirements of organizational registration. This research seeks to investigate how to democratize organizational registration of Indigenous Beliefs followers in order to be able to create the equality and justice. This research employed a normative juridical method with a legal history approach to observe the extent of the historical context of the formation of legislation on Indigenous Beliefs followers’ organization.Keywords: Democracy; Indigenous Beliefs; Organization
Perlindungan Hukum Izin Edar Usaha Mikro Obat Tradisional Dihubungkan dengan Demokrasi Ekonomi Khalimi Khalimi; Muhammad Randhy
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 6, No 1 (2023): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v6i1.7040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum yang memperbaiki proses perolehan izin edar produk bagi pelaku usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan dihubungkan konsep demokrasi ekonomi. Penelitian dilaksankan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang memakai statute approach dan conceptual approach dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengemukakan bahwa saat ini aturan hukum terkait registrasi produk obat tradisional masih menggunakan standar umum yang menyatukan UMOT dengan industri besar dalam proses registrasi produk. Dengan meninjau konsep Demokrasi Ekonomi dalam konstitusi yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan khusus kepada UMOT yang diklasifikasikan sebagai masyarakat “kecil dan lemah”, dengan itu perlu adanya pembaruan hukum yang mengatur pemberian standar khusus kepada UMOT dalam hal perolehan izin edar serta mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung dan aktif dalam pelayanan registrasi produk obat tradisional bagi UMOT.