<![CDATA[ABSTRAK Dalam era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah, tidak terkecuali Karimun sebagai kabupaten baru yang secara hukum resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999, mau tidak mau, suka tidak suka harus memberdayakan institusi lokal. Salah satu alasan utama mengapa daerah harus merajut atau membangun kembali institusi lokal adalah agar masyarakat tidak terjerumus kedalam kerantanan, keterpurukan, ketidak-berdayaan dan perpecahan. Pemberdayaan institusi lokal dalam pengertiannya sebagai organisasi, maka biasanya dilakukan melalui pendidikan non formal yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi, rasa percaya diri ataupun kemandirian masyarakat lokal dengan tujuan utamanya adalah menjadikan institusi-institusi lokal sebagai penghantar barang dan jasa serta pelayanan, sekaligus membawanya sedekat mungkin kepada masyarakat yang menjadi tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai: 1). Implementasi kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pemberdayaan institusi lokal, yang meliputi: pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak swasta melalui pendidikan dan pelatihan, dan pemberdayaan diri anggota institusi lokal melalui pendidikan dan pelatihan yaitu menyangkut kesadaran individu, kelompok, maupun kesadaran pemimpin; 2). Implikasinya bagi masyarakat, yang meliputi: rasa kepemilikan, jalinan kerjasama antar anggota maupun antar anggota dengan pemimpin, dan keterbukaan dan responsifitas terhadap perubahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifkasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Implementasi Kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan: (a). Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pendidikan pelatihan tenaga pengajar (Da’i dan Mubaliqh) dan ketenaga-kerjaan, kebijakan tersebut cenderung bersifat “top downâ€, metoda pemberdayaan yang digunakan adalah pendekatan individu; (b). Pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak swasta adalah pendidikan dan pelatihan ketenaga-kerjaan, bersifat sentralistis, tidak mampu merespon kondisi dan potensi kelompok sasaran, dan diskriminatif; c). Pemberdayaan diri anggota institusi lokal, baik menyangkut kesadaran individu, kelompok maupun kesadaran pemimpin sangat baik, adanya proses pembelajaran kelompok disebabkan masih kentalnya nilai-nilai tradisional, kecilnya kesenjangan sosial ekonomi, dan kekhawatiran akan sanksi sosial; 2). Implikasi pemberdayaan bagi masyarakat: pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dan PT. Tambang Timah Tbk. Kundur belum atau tidak menunjukkan adanya implikasi yang diharapkan, kuatnya rasa kepemilikan, jalinan kerjasama antar anggota maupun antar anggota dengan pemimpin, dan keterbukaan dan responsifitas terhadap perubahan justru lebih merupakan implikasi dari pemberdayaan diri anggota institusi lokal dan nilai kerjasama, saling menghargai, musyawarah mufakat yang masih mengakar didalam institusi lokal yang bersangkutan. Kata kunci: Instituti lokal, pemberdayaan abstract In decentralization eras, local government of the Karimun regency, as a new regency that is legally established based on the Undang-Undang No 53 1999 dated on October 4th, 1999; inevitably has to utilize local institution. One of the major reasons why local area has to redevelop local institution is in order to avoid the society from susceptibilities, stumble, inability, and disintegration. Local institution empowerment in terms of organization, is usually implemented through non-formal education to increase society’s participation, self-confidence, and independence; which aims at establishing local institution becoming goods and services mediation, and also bringing as close as possible to the target society. This study uses qualitative approach to describe, analyze, and interpret : 1) implementation of human resource quality improvement policy in empowering local institution, consists of: empowering by government through education and training, empowering by private sector through education and training, and empowering by members of local institution themselves through education and training related with individual, group, and leader consciousness; 2) its implication to society, dealing with sense of ownership, working together among the members and between member and leader, and openness and responsiveness to existing changes. Data collecting is done through these techniques: interview, observation, and documentation. Data analysis used is interactive model consists of: data collecting, data reduction, data presentation, and verification. Research findings show that: 1) there are implementations of human resource quality improvement through education and training: (a) empowering done by the government of Karimun Regency through education and training of teachers (called Dari’’i and Mubaligh) and work force, this policy is tend to be ‘top down’, and empowering method used is individual approach; (b) empowering done by private sector through education and training of work force, it is centralistic, unable to response the condition and the potency of target group, and discriminative; (c) Empowering the members of local institution itself, including individual, group, and leader consciousness, the existing of group learning process due to traditional norms, the declining of socioeconomic gaps, and the anxiety of social sanction; 2) implication of society empowering: empowering done by the government of Karimun Regency and PT. Tambang Timah Tbk. Kundur has not shown significant implications expected, the strength of ownership, cooperation among members and the leaders, and openness and responsiveness to the existing changes, is the implication of empowering the member of local institution itself And cooperation, respective ness, and discussion that are still set in the local institution itself. Keywords: local institution, empowerment.]]>
