Garuda - Garba Rujukan Digital

Hermawan Hermawan

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Author-ID : 2817062

Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Lokal (Studi tentang Program Pemberdayaan Pengrajin Batik Dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan-Madura) Roro Merry Chornelia Wulandary; Yuli Andy Gani; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 3 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan budaya lokal. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura telah dilaksanakan dan ada pula yang masih dalam perencanaan. Beberapa yang telah dilaksanakan adalah: 1). Permodalan melalui pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR); 2). Pelatihan membatik dan manajemen pemasaran; 3).Pemunculan nuansa batik dalam setiap agenda acara; 4). Mengikuti dalam berbagai agenda; 5). Membentuk paguyuban pengrajin batik; 6). Pembuatan sentra batik; 7). Mencari popularitas batik Pamekasan. Peranan pengrajin batik dan pengusaha batik antara lain: 1). Berasal dari sejarah batik yang masuk ke Desa Klampar; 2). Pemenuhan alat dan bahan; 3). Proses pembuatan batik di Desa Klampar; 4). Proses mempertahankan motif batik; 5).Proses pemasaran batik. Perencanaan yang kurang maksimal adalah: 1). Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha industri kecil masih rendah; 2). Proses daya saing pasar yang masih kurang; 3). Kualitas yang masih kalah saing dengan batik Pekalongan dan Jogyakarta. Faktor pendukung peranan Disperindag adalah: 1). Pembenahan sumber Daya Manusia dengan cara melatih pengrajin batik; 2). Pasar 17 agustus sebagai pasar batik Pamekasan diharapkan bisa menjadi lebih efektif untuk para pengusaha batik; 3). Motif batik pamekasan ini berbeda dengan motif-motif batik di daerah lain.

Jejaring Kebijakan Dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu Ifah Ifah; Suryadi Suryadi; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.302 KB)

Eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dengan argumentasi demi percepatan pembangunan, menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Degradasi lingkungan dan lahan menjadi salah satu penyebab dari timbulnya bencana alam yang berkaitan dengan air (water related disaster) seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Water related disasters ini diduga salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya dukung DAS. DAS Brantas adalah DAS yang vital dalam menyangga ekosistem dan keberlangsungan tersedianya air bagi penduduk Jawa Timur, selain itu DAS Brantas adalah DAS prioritas yang harus segera mendapat penanganan menurut ketetapan pemerintah. Pengelolaan DAS Brantas adalah pengelolaan yang multi pihak dengan berbagai kepentingan sehingga harus dilakukan secara terpadu. Untuk bisa melakukan pengelolaan yang baik dibutuhkan perencanaan yang baik. Oleh karenanya penting untuk mengetahui jejaring kebijakan yang terjadi dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas, sehingga bisa teridentifikasi kemungkinan terjadinya refraksi tujuan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif- kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, kuisioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu terjadi dominasi satu instansi pemerintah-sehingga bisa diidentifikasi jejaring kebijakan yang terbentuk bertipe Bureucratic network- dengan integrasi dan kohesivitas antar aktor yang rendah. Kata kunci: jejaring kebijakan, policy network, perencanaan, pengelolaan DAS Brantas terpadu

Kemitraan di Sektor Pelabuhan Dalam Mendukung Jasa Pelayanan di Pelabuhan (Analisis Pelaksanaan Kemitraan di Pelabuhan Yos Sudarso Antara PT. Pelindo IV Cabang Ambon Dengan Pemerintah Kota Ambon) Rizki Nurjannah Derlen; Sumartono Sumartono; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 1 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Pelayanan publik yang berkualitas dalam sektor pelayanan jasa pelabuhan dihasilkan melalui kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kemitraan yang terjalin antara PT. Pelindo IV cabang Ambon dengan pemerintah kota Ambon, mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan kemitraan serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kemitraan antara PT Pelindo IV cabang Ambon dengan pemerintah kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bentuk kemitraan yang dibangun antara PT Pelindo IV cabang Ambon dengan pemerintah kota Ambon memiliki kecenderungan ke bentuk kerjasama consortia. Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan ini adalah PT Pelindo IV cabang Ambon sebagai pemilik sumber daya modal, Pemerintah Kota Ambon sebagai pemilik sumber daya lahan, perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa lapangan penumpukan peti kemas yang dimitrakan dan masyarakat Kota Ambon sebagai konsumen dari barang yang didistribusikan melalui jasa pelayanan pelabuhan. Faktor pendukung kemitraan ini yaitu adanya arus bongkar muat barang yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan ketersediaan lahan. Faktor penghambat kemitraan ini yaitu masih belum selesainya proses pengkajian terhadap rencana relokasi pasar Nusaniwe, Belum adanya sosialisasi secara resmi dari Pemerintah Kota Ambon terkait relokasi pedagang pasar Nusaniwe, Masih diberlakukannya retribusi karcis di pasar Nusaniwe, Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT Pelindo IV cabang Ambon sehingga rencana kemitraan ini menjadi terhambat.Kata kunci : kemitraan, pelayanan jasa, sektor pelabuhan

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search