<![CDATA[ABSTRACT This research aimed to analyzed the implementation of e-voting policy in the Election of Village Heads (Pilkades) in Boyolali Regency in 2019 and examined the implications of using e-voting in the Pilkades on regional political resilience in Boyolali Regency in 2019. The implementation of e-voting policies was analyzed using a model of the policy implementation formulated by van Meter and van Horn (1974). Regional political resilience was analyzed using indicators that embody political resilience.The method used in this research was descriptive qualitative. In obtaining data, researchers used interview research tools with the research informant as the Office of Community Empowerment (Dispermasdes) of Boyolali Regency. The research also used secondary data derived from documents found in the Dispermasdes of Boyolali Regency and other sources such as books, journals, and the internet.The results of this research showed that the implementation of e-voting policy in the Pilkades in Boyolali Regency in 2019 had been implemented well. The implementation of e-voting also achieved its goal, which was to reduced the problems that occurred in the Pilkades, especially in the recapitulation of vote counting. Besides, resource support also had an important role in implementing a policy. The attitude of the policy implementers who support it was crucial to the implementation of the policy. Communication and coordination between the Regency Election Committee, the Village Election Committee, and the Technical Team which consistent and accurate it could minimize errors. Supporting social, economic, and political conditions also influenced the implementation of policies. The policy of using e-voting in the Pilkades in Boyolali Regency in 2019 was following the aspirations of the people, fulfilled the principles of LUBER JURDIL, and could support the rule of law but the use of e-voting did not necessarily increase the level of participation so that the use of e-voting in the Pilkades did not fully realize regional political resilience indicators. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 serta mengkaji implikasi penggunaan e-voting dalam Pilkades terhadap ketahanan politik wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2019. Implementasi kebijakan e-voting dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh van Meter dan van Horn (1974). Ketahanan politik wilayah dianalisis menggunakan indikator-indikator yang mewujudkan ketahanan politik.Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan alat penelitian wawancara dengan informan penelitian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali. Penelitian juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen yang terdapat pada Dispermasdes Kabupaten Boyolali serta sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan internet.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 telah terlaksana dengan baik. Implementasi e-voting juga mencapai tujuan, yaitu mengurangi permasalahan yang terjadi dalam Pilkades, terutama dalam rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu dukungan sumber daya juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan yang mendukung sangat menentukan terlaksananya kebijakan. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Desa, dan Tim Teknis yang konsisten dan akurat dapat meminimalisasi kesalahan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung juga mempengaruhi terlaksananya kebijakan. Kebijakan penggunaan e-voting dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, memenuhi asas LUBER JURDIL, dan dapat mendukung penegakan supremasi hukum akan tetapi penggunaan e-voting tidak serta-merta menaikkan tingkat partisipasi sehingga penggunaan e-voting dalam Pilkades tidak sepenuhnya mewujudkan indikator-indikator ketahanan politik wilayah. ]]>
