<![CDATA[The development of information and communication technology offers many benefits but also brings negative consequences, such as the rise of cyberbullying. Victims of cyberbullying often become depressed, feel isolated, and are treated inhumanely, leaving them feeling helpless. Therefore, there is a need for regulations that impose sanctions on cyberbullying perpetrators and protect victims. This article examines how to regulate cyberbullying behavior and provide legal protection for victims. It aims to use normative juridical methods as a reference for law enforcement against cyberbullying perpetrators and for the legal protection of victims. The study finds that provisions regarding harmful uses of information and communication technology, including cyberbullying, are regulated under the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law). Additionally, the Criminal Code is also referenced for handling cyberbullying perpetrators. However, neither the ITE Law nor the Criminal Code provides adequate protection for cyberbullying victims. Legal protection for victims of cyberbullying currently falls under the Witness and Victim Protection Law (PSK Law) and the Child Protection Law. The PSK Law grants victims’ rights based on the decisions of the Witness and Victim Protection Agency, but cyberbullying victims are not explicitly recognized as beneficiaries of these rights. Therefore, revisions of the PSK Law and the Child Protection Law should explicitly and clearly include legal protection for victims of cyberbullying. AbstrakPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan hal negatif, seperti maraknya cyberbullying. Korban cyberbullying sering menjadi depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku cyberbullying dan melindungi korbannya. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana regulasi mengenai perilaku cyberbullying dan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penulisan artikel dengan metode yuridis normatif ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying dan perlindungan hukum terhadap korbannya. Berdasarkan hasil kajian, ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merugikan orang lain termasuk cyberbullying diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, KUHP juga menjadi acuan dalam penanganan pelaku cyberbullying. Namun, baik UU ITE maupun KUHP tidak mengakomodasi perlindungan terhadap korban cyberbullying. Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying menggunakan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan UU Perlindungan Anak. Hak korban dalam UU PSK diberikan sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sementara korban cyberbullying tidak secara eksplisit disebutkan sebagai korban yang memperoleh sejumlah hak tersebut. Oleh karena itu, dalam revisi UU PSK dan UU Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying perlu diatur secara tegas dan jelas.]]>
