Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Symbioses Between Wujud and Walayahin Ibn 'Arabi's Thought Iskandar Arnel
Jurnal Ushuluddin Vol 19, No 1 (2013): January - June
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jush.v19i1.911

Abstract

Tulisan ini membahas tentang salah satu aspek yang terabaikan dalam perspektif Ibn 'Arabi, yaitu simbiosis antara wujud dan walayah. Berangkat dari asumsi bahwa kedua konsep ini berdiri dialas pandangannya tentang Tuhan sebagai Wujud Mutlak dan Wali Sejati dalam artian yang sebenarnya, simbiosis di antara keduanya dilacak melalui pemikiran Ibn 'Arabi tentang pertolongan Tuhan, kemunculan yang banyak dari yang satu, dan cara Tuhan dalam mengatur semua wujud yang mungkin (mumkin al-wujud).Di akhir pembahasan didapati, bahwa simbiosis tersebut memang ada, dan bahkan tanpa campur tangan walayah-Nya semua wujud yang mungkin tidak akan pernah mengalami manifestasi luaran (outward manifestation)
AZAB DALAM ESKATOLOGI IBN ‘ARABI Iskandar Arnel
An-Nida' Vol 39, No 1 (2014): January - June 2014
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v39i1.861

Abstract

The present article discusses Ibn ‘Arabî’s eschatological perspective on the notion of punishment (‘adzâb) in the Hell Fire. It focuses on his idea on the meanings of ‘adzâb and on how it effects the people of Hell Fire. Utilizing the Futûhât, the article finds that the Syaykh perceives it as Divine Mercy (rahma’) towards the sinners in order to purify them from all the sins they had committed in the worldly life. He also states that upon its completion, the ‘adzâb will then turn into ‘adzûba’ (sweet, pleasant) in two ways: the people of Hell Fire from among the Muslim believers (muwahhidûn) will move to Heaven, whereas those of the non-believers (kuffâr), hypocrites (munâfiqûn) and polytheists (musyrikûn) will remain in Hell forever yet without suffering the torment anymore
Legal Fiction of Corporate Zakat: Ontological Paradox and Functional Hypocrisy in Islamic Financial Reporting Rhonny Riansyah; Iskandar Arnel; Alchudri Alchudri; Novi Yanti; Sofiandi Sofiandi
Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Vol. 23 No. 01 (2026): Al Mutharahah : Jurnal Penelitian dan Sosial Keagamaan
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46781/aqzh5z31

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti paradoks ontologis dan inkonsistensi sistemik dari status korporasi sebagai subjek hukum zakat (muzakkī) dalam yurisprudensi Islam kontemporer. Dengan mengadopsi paradigma interpretatif kritis dan desain abduktif, studi ini mensintesis genealogi Foucauldian, "Fakta Kelembagaan" karya John Searle, "Kemunafikan Hukum" karya Gunther Teubner, dan dekomposisi epistemik dari persamaan akuntansi berbasis zakat AAOIFI FAS 39 untuk mendekonstruksi status korporasi. Terungkap bahwa pengakuan status korporasi sebagai muzakkī adalah fiksi hukum yang tidak koheren. Secara genealogis, korporasi adalah fakta kelembagaan yang tidak memiliki instrumen spiritual prasyarat taklīf, yaitu ʿaql (akal) dan niyyah (niat). Dekomposisi epistemik dari persamaan akuntansi berbasis zakat membuktikan terjadinya paradoks ontologis. Secara formal, korporasi diakui sebagai muzakkī, tetapi secara operasional hanya diperlakukan sebagai agen (wakīl) pemegang saham. Fiksi hukum yang tidak koheren ini diidentifikasi sebagai "kemunafikan hukum," yang dimaksudkan untuk mempertahankan legitimasi agama di tengah pragmatisme ekonomi. Yurisprudensi Islam klasik secara substansial jauh lebih "jujur" dan antisipatif daripada teori hukum modern dalam menanggapi fenomena korporasi. Studi ini menyiratkan bahwa tanpa reformasi ontologis standar zakat korporasi oleh badan-badan global seperti AAOIFI, keuangan Islam berisiko kehilangan kredibilitas publiknya karena formalisme hukum semata. Oleh karena itu, mengadopsi pendekatan terpadu Kerangka kerja interdisipliner sangat penting untuk menyelaraskan realitas operasional dengan keadilan sosial yang substansial.