Arihta Esther Tarigan
Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Antara Tradisi, Sosial dan Budaya serta Peran Hukum Sebagai Upaya Memutus Penularan Covid -19 Endang Suprapti; Eni Jaya; Arihta Esther Tarigan; Jum Anggriani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25674

Abstract

Corona Pandemic (Corona Virus Desease) or often referred to as Covid-19 is a world concern today, outbreaks that have existed include Sars and Avian Flu. Unlike its predecessor, the spread of which was not so massive as Covid-19. Indonesia is one of the countries affected by the outbreak. What are the regulatory steps for the government to break the chain of transmission of the Covid-19 outbreak. Research Methods: This type of descriptive qualitative research is normative in nature, the legal materials used are: primary legal materials and secondary legal materials with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials collected include legal materials obtained from informants and legal materials on a variety of policies, regulations for handling infectious diseases or epidemics. Secondary legal materials are in the form of regional policies on the implementation of PSBB and other documents. The conclusion of the phenomenon of the emergence of an epidemic based on the various socio-cultural characteristics of the nation as implied in the motto of Unity in Diversity cannot be denied, namely wealth as well as obstacles to law in breaking the chain of Covid-19 transmission, based on existing regulations, can be used as a legal umbrella against prevention of the spread of Covid-19. Suggestion: Discipline is the key to successfully controlling the spread of Covid-19Keywords; Socio-Culture, Transmission, Covid-19AbstrakPandemi Corona (Corona Virus Desease) atau sering disebut dengan Covid-19 menjadi perhatian dunia saat ini, wabah yang pernah ada antara lain Sars dan Flu Burung. Berbeda dengan pendahulunya yang penyebarannya tidak begitu masif seperti Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak wabah tersebut. Apa saja langkah regulasi yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan wabah Covid-19. Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi bahan hukum yang diperoleh dari informan dan bahan hukum tentang berbagai kebijakan, peraturan penanganan penyakit menular atau wabah. Bahan hukum sekunder berupa kebijakan daerah tentang pelaksanaan PSBB dan dokumen lainnya.. Kesimpulan dari fenomena munculnya wabah penyakit berdasarkan berbagai karakteristik sosial budaya bangsa sebagaimana tersirat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipungkiri yaitu kekayaan sekaligus hambatan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- Transmisi 19, berdasarkan regulasi yang ada, dapat dijadikan payung hukum pencegahan penyebaran Covid-19. Saran: Disiplin adalah kunci sukses mengendalikan penyebaran Covid-19Kata kunci: Sosial budaya, Penularan, Covid-19
Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Rumah Susun Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Eni Jaya; Arihta Esther Tarigan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20364

Abstract

Rapid development of housing construction raises various concerns related to making the customer satisfied and at concurrently allowing the developer to make profit. Increase in housing development does not go in pair with increase in compliance of obligations made by the entrepreneurs.   Terms and conditions of the business construction agreement are prepared by the entrepreneur and listed as standard agreement or standard clause. The purpose of this research was to determine the resolution of disputes in consumer protection law. the normative approach consists of learning the laws regarding the juridical process and debating about the standard agreement  using terms of consumer protection law.   he outcome of this research ar (1)Legal Provisions of standard clauses in PPJB which is detrimental to consumer and is contained in the provisions of the article 18 of law Number 8 from  1999 concerning consumer protection. (2) Resolved the consumer dispute through mutual agreement or by means of a third party (authorized agency)   The existence of standard agreement has impact on the profitability of the entrepreneurship. Research shows that there is a necessity to regulate the contents of standard clauses in order to make the development of Indonesian business more transparent.Keywords : Consumer Protection, standard agreement, dispute resolution AbstrakPesatnya pembangunan rumah susun menimbulkan permasalahan lain yang sering muncul dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan yakni hak-hak konsumen yang dirugikan. Meningkatnya pembangunan perumahan, seringkali tidak diselaraskan dengan pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha. Permasalahan dalam bisnis rumah susun yang sering muncul adalah ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara sepihak dan ketentuan-ketentuan penandatanganan atas dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan lebih awal oleh pelaku usaha, tercantum dalam surat pemesanan yang sering disebut perjanjian baku atau klausula baku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Metode pendekatan normatif, yang terdiri dari pendekatan yuridis dengan cara mempelajari isi dari Undang-Undang, dengan melihat perdebatan mengenai perjanjian baku  ditinjau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Ketentuan hukum terhadap pencantuman klausula baku  dalam PPJB yang merugikan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen. (2) Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perlindungan konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidak-tidaknya melalui 2 (dua) cara penyelesaian, yaitu, Penyelesaian sengketa secara damai dan Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang, karena adanya kontrak baku perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang dominan dalam hal ini pihak konsumen. Adapun  saran dalam penelitian ini diantaranya adalah Perlunya adanya peraturan dan sanksi terhadap pencantuman  klausa baku untuk memberikan batasan-batasan bagi perkembangan bisnis di Indonesia.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, penyelesaian sengketa