Harisah Harisah
Institut Agama Islam Negeri Madura, Jawa Timur

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Maslahah Harisah Harisah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15320

Abstract

AbstractIndonesia is one of the countries affected by the corona virus that occurred in early 2020. When the corona virus outbreak hit Indonesia, the state of the country was not ready to deal with it, so that a quick reaction to prevention socialization had not yet been carried out by Indonesia. Finally, the spread of the corona virus epidemic is very bad for all Indonesian people, because many Indonesians affected by the transmission of this virus, including the health team, are the main group in handling this virus outbreak. Therefore, the government adopted a policy to provide incentives for health teams that fought against the corona virus to benefit the health team and the general public. The study uses a normative legal method with three approaches namely; statute approach, case approach, and philosophical approach. Data was obtained from government policies on presidential policies, policies of the Governor of DKI Jakarta, and other policies. The results of the study stated that the health team is the main group that fights against the corona virus with a very high risk, so the government needs to provide incentives as an effort to benefit and support the health team in fighting the corona covid-19 virus.Keywords: Covid-19, Policy, Incentives. Abstrak Indonesia merupakan salah satu Negara terserang virus corona yang terjadi pada awal 2020. Pada saat wabah virus corona menimpa Indonesia, keadaan negara belum siap untuk menghadapinya, sehingga reaksi cepat sosialisasi pencegahan belum sempat dilakukan oleh Indonesia. Akhirnya penyebaran wabah virus corona ini menjadi hal yang sangat buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena banyak warga Indonesia yang terkena dampak penularan virus ini termasuk para tim kesehatan yang menjadi kelompok utama dalam menangani wabah virus ini. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan insentif bagi tim kesehatan yang berperang melawan virus corona guna memberikan kemaslahatan bagi tim kesehatan dan masyarakat umum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan yaitu; statute approach, case approach, dan philosophical approach. Data diperoleh dari kebijakan pemerintah kebijakan presiden, kebijakan gubernur DKI Jakarta, serta kebijakan lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa tim kesehatan merupakan kelompok utama yang berperang melawan virus corona dengan risiko yang sangat tinggi, sehingga pemerintah perlu memberikan insentif sebagai upaya kemaslahatan dan dukungan terhadap tim kesehatan dalam melawan virus corona covid-19.Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Insentif.
Peran Marger Bank Syariah di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Harisah Harisah; Wasilatur Rohmaniyah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Abstract

The Indonesian government has implemented a number of policies to assist the Islamic business sector in the country. One of these methods is to undertake a merger of Islamic financial institutions. This measure is a significant strategy, and it is the first in Indonesia, to increase people's preferences for sharia-compliant transactions while also advancing Indonesia's position as the world's leading Islamic banking. The following study was prepared using qualitative methods, including a review of the literature, and it used many government policies as the primary data in order to analyze the role of Islamic bank mergers in Indonesia, particularly in terms of meeting the demands of Indonesia's halal industry. It is discovered in this study that Indonesia's Halal Industry represents an opportunity to drive economic improvement in the community. This is due to the large number of consumers of halal products in Indonesia, combined with the potential of a very dominant community. As a result of this merger, financial institutions will be positioned as one of the forums for supporting the halal industry, particularly in the capital sector. In addition to providing a forum for industry players, the merger of Islamic banks provides a forum for the community to meet their needs through the development of financial inclusion, which is carried out by the banks that have merged, allowing people from all walks of life to easily access sharia-compliant banking services.Keywords: Margers; Islamic Bank; Halal industry AbstrakDalam mendukung sektor ekonomi syariah di Indonesia ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan marger bank syariah. Tindakan ini merupakan strategi yang sangat besar dan pertama di Indonesia untuk mendongkrak preferensi masyarakat dalam bertransaksi sesuai syariah dan memajukan keuangan syariah Indonesia terdepan di dunia. Dengan demikian, kajian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan dan menjadikan beberapa kebijakan pemerintah sebagai data utama dalam menganalisa peran marger bank syariah di Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan industri halal di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa industri halal di Indonesia menjadi peluang penggerak peningkatan ekonomi di masyarakat, karena besarnya konsumen produk halal di Indonesia dengan potensi masyarakat yang sangat mendominasi sehingga lembaga keuangan dengan hasil marger ini menjadi salah satu wadah untuk mendukung industri halal terutama dalam sektor modal. Selain untuk pelaku industri, marger bank syariah juga menjadi wadah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan pengembangan inklusikeuangan yang dilakukan oleh bank yang sudah dimarger, sehingga semua lapisan masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan bank syariah.Keyword: Marger; Bank Syariah; Industri halal
Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat Harisah Harisah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i1.14543

Abstract

AbstractMadura is an area with many Islamic boarding schools as a place of Islamic scientific education. The state of the Madura pesantren is no longer only studying classical sciences. However, it has developed by examining modern sciences such as studies in several Madurese pesantren which have revitalized sharia economic law as studies, which are included in the scientific curriculum and equipped with institutional facilities to support learning in providing an overview of sharia economic practices. So that the modern program of the Madura boarding school has become one of the instruments of community conflict resolution in the economic field. This study uses qualitative methods by taking data through interviews and direct observation in the field. This study found that Islamic boarding schools in Madura have owned Islamic microfinance institutions as supporting learning of Islamic economic law to introduce scholarship and provision of sharia economic practices, so that students are able to apply Islamic economic values, as well as conflict resolution in the community in the economic field. While the programs in Madura Islamic boarding schools to become a forum for community conflict resolution are through several programs such as the study of muamalat fiqh books that are adjusted to the level of santri, in collaboration with education and training programs held by pondok-owned financial institutions to provide an overview of sharia economic practices, and employment programs for pesantren alumni. Whereas the program for the community in overcoming the economic conflicts of the community includes providing guidance on Islamic economics, in addition to providing financing facilities.Keywords: Sharia Economic Law, Islamic Boarding School, Resolution, Conflict. AbstrakMadura merupakan salah satu daerah dengan banyak pesantren sebagai salah satu tempat edukasi keilmuan Islam. Keadaan pesantren Madura ini tidak lagi hanya mengkaji ilmu-ilmu klasik. Akan tetapi sudah berkembang dengan mengkaji ilmu-ilmu modern seperti kajian di beberapa pesantren Madura yang telah merevitalisasi hukum ekonomi syariah sebagai kajian, yang dimasukkan dalam kurikulum keilmuan serta dilengkapi dengan fasilitas lembaga untuk menunjang pembelajaran dalam memberikan gambaran praktik ekonomi syariah. Sehingga program modern pesantren Madura ini telah menjadi salah satu instrumen resolusi konflik masyarakat dalam bidang ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa pondok pesantren di Madura telah memeliki lembaga keuangan mikro syariah sebagai penunjang pembelajaran hukum ekonomi syariah untuk mengenalkan keilmuan serta pembekalan praktik ekonomi syariah, sehingga santri mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah, serta menjadi resolusi konflik di masyarakat dalam bidang ekonomi. Sedangkan program-program yang ada di pesantren Madura untuk menjadi wadah sebagai resolusi konflik masyarakat yaitu melalui beberapa program seperti kajian kitab-kitab fikih muamalat yang disesuaikan dengan tingkatan santri, bekerja sama dengan diklat yang diadakan oleh lembaga keuangan milik pondok untuk memberikan gambaran praktik ekonomi syariah, serta program lapangan pekerjaan untuk alumni pesantren. Sedangkan program untuk masyarakat dalam mengatasi konflik ekonomi masyarakat antara lain mengadakan pembinaan tentang ekonomi syariah, selain memberikan fasilitas pembiayaan. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pesantren, Resolusi, Konflik.