Habibullah Habibullah
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Sosio Konsepsia

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PEKERJA MIGRAN BERMASALAH Habibullah Habibullah; Ahmad Juhari; Lucy Sandra
Sosio Konsepsia Vol 5 No 2 (2016): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v5i2.178

Abstract

Penelitian kebijakan bertujuan untuk penyempurnaan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah.  PMB mengalami gaji tidak dibayar, pemotongan gaji dalam jumlah besar oleh agensi/PTKIS, pelecehan seksual, tidak memperoleh hak libur, tidak diberikan cuti haid, sampai dengan pendeportasian PMB. Penanganan pekerja migran dilakukan lintas sektor, kesan bahwa terjadi tumpang tindih pelayanan adalah tidak benar. Kementerian Sosial melaksanakan perlindungan sosial dari entry point sampai proses reintegrasi di daerah asal. Perlindungan sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial meliputi proses pemulangan, pelayanan psikososial di RPTC dan bantuan UEP bagi mantan PMB. Berdasarkan UU. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur pekerja migran bermasalah berubah menjadi warga negara migran korban tindak kekerasaan sehingga yang mendapat perlindungan sosial tidak hanya pekerja migran akan tetapi semua warga negara korban tindak kekerasaaan.Penelitian kebijakan menyarankan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah tetap dilaksanakan, dengan nomenklatur yang baru yaitu warga negara korban tindak kekerasaan. Proses pelayanan psikososial yang dilaksanakan di RPTC agar dilaksanakan secara profesional dan dibuat senyaman mungkin bagi PMB sehingga tidak terkesan sebagai rumah tahanan.Untuk menjamin mutu layanan di RPTC agar pelaksanaan psikososial dilaksanakan oleh pemerinta pusat.
PEMANFAATAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAN SOSIAL Habibullah habibullah
Sosio Konsepsia Vol 6 No 2 (2017): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v6i2.713

Abstract

abstrak Ada 12 nomenklatur potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan 4 jenis sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial. Beragamnya nomenklatur PSKS tersebut menimbulkan pertanyaan apakah PSKS tersebut diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengetahuan dan pemanfaatan. Penelitian dilakukan menggunakan data Survey Kesejahteraan Sosial Dasar tahun 2015 (SKSD 2015) yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tahun 2015. Pemilihan lokasi disamakan dengan provinsi untuk SKSD 2015 mewakili 5 regional wilayah. Hasil penelitian menunjukan pengetahuan dan pemanfaatan PSKS di masyarakat ternyata masih rendah. Hal ini disebabkan karena program Kementerian Sosial yang dikembangkan masih pada skala kecil, hanya ditujukan pada sasaran penerima manfaat tertentu (keluarga miskin dan rentan), program dan nomenklatur pendampingnya sering dirubah-rubah serta personal-personal merangkap untuk berbagai jenis PSKS. Hasil penelitian menyarankan agar mengklasifikasi ulang jenis PSKS yang ada pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Berbagai program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merekrut SDM kesos sebaiknya menggunakan nomenklatur tersebut dan  tidak membuat nomenklatur baru. Kata Kunci: potensi dan sumber, sumber daya manusia, kesejahteraan sosial  abstract There are 12 nomenclature of the potencies and sources of social welfare (PSKS) and 4 types of human resources (SDM) social welfare. Those varies of PSKS nomenclature raises a question mark whether the PSKS is well known and utilized by the people of Indonesia. This study aims to obtain a description of knowledge and utilization. The study was conducted using the Social Welfare Survey 2015 (SKSD 2015) conducted by the Center for Social Welfare Research and Development. Site selection was equated with the province for SKSD 2015 representing 5 regional regions. The results shows that knowledge and utilization of PSKS in the community was still low. This is because the Ministry of Social programs developed on a small scale are only targeted to certain beneficiaries (poor and vulnerable families), the programs and nomenclature of the companions are often changed and the personal doubles for various types of PSKS. The results suggest that reclassification of types of PSKS exist in the implementation of social welfare in accordance with human resources of social welfare. Various social welfare programs that recruit human resources should use the nomenclature and not create a new nomenclature. Keywords: Potential and resources, human resources, social welfare