Paul Jones
School of Architecture, Design and Planning, The University of Sydney

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Housing Resilience and the Informal City Paul Jones
Journal of Regional and City Planning Vol. 28 No. 2 (2017)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.2.4

Abstract

Abstract. Central to managing urban growth in the new millennium is understanding the role and nature of the resilience shown by residents and communities in growing towns and cities, and especially in what can be termed the informal city. Urban resilience is defined as the ability of cities to manage and adapt to change, and includes robustness, mitigation and adjustment at all levels. On the other hand, the informal city is about spaces, places and communities where residents adapt to the circumstances at hand using locally based rules, processes and governance. These actions are generally 'outside' the structures and processes that guide order and control in the formally planned city. Using the kampung locality of Tamansari in Bandung, Indonesia, as a case study, an analysis of housing resilience and understanding of the local dynamics of housing adaptation in Tamansari was undertaken by assessing four elements, namely, the collective resilience at the Tamansari level, vertical and horizontal housing adaptations, and changes to functionality and space in alleyways and public areas. Five key findings are identified: (i) there is commonality in what residents are seeking, namely, additional living space, modified access ways, privacy, and access to light and air circulation, (ii) a variety of construction methods and materials are utilized, (iii) the process of transformation is 'step by step' and incremental, (iii) notions of physical private/public boundaries are fluid, reflecting their flexibility and ability to be locally negotiated and contested, and (v) housing and wider circulation and activity spaces are defined by their multi-functionality. In this setting, legitimization of the informal city by the State is critical as informal settlements play an important role for residents to express and develop their skills of resiliency which may not be acceptable and or tolerated in other parts of the city.Keywords. housing, informal city, resilience.Abstrak. Hal utama dalam pengelolaan pertumbuhan perkotaan di milenium baru ini adalah memahami peran dan ketahanan yang ditunjukkan oleh penduduk dan komunitas di kota-kota, dan terutama pada kota yang dapat disebut sebagai kota informal. Ketahanan perkotaan didefinisikan sebagai kemampuan kota untuk mengelola dan menyesuaikan diri terhadap perubahan, yang mencakup ketahanan, mitigasi dan penyesuaian di semua tingkat. Di sisi lain, kota informal adalah tentang ruang, tempat dan komunitas tempat penduduk beradaptasi pada keadaan yang ada dengan menggunakan peraturan, proses, dan tata kelola setempat. Tindakan ini pada umumnya terjadi 'di luar' struktur dan proses yang memandu keteraturan dan pengendalian di kota yang direncanakan secara formal. Dengan menggunakan kampung Tamansari di Bandung, Indonesia, sebagai studi kasus, analisis ketahanan perumahan dan pemahaman dinamika adaptasi perumahan di Tamansari dilakukan dengan menilai empat elemen, yaitu ketahanan kolektif di tingkat Tamansari, adaptasi perumahan vertikal dan horisontal, serta perubahan fungsi dan ruang di lorong-lorong dan tempat umum. Lima temuan utama telah diidentifikasi: (i) ada kesamaan dalam apa yang dicari penduduk, yaitu ruang hidup tambahan, perubahan jalan akses, privasi, dan akses terhadap sirkulasi cahaya dan udara, (ii) menggunakan berbagai metode dan bahan konstruksi, (iii) proses transformasi terjadi secara bertahap, sedikit demi sedikit, (iii) pengertian batas fisik pribadi/publik tidak pasti, mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan mereka untuk dinegosiasikan dan diperebutkan secara lokal, serta (v) perumahan dan sirkulasi serta ruang aktivitas yang lebih luas yang didefinisikan oleh multifungsinya. Pada keadaan ini, legitimasi kota informal oleh negara sangat penting karena permukiman informal memainkan peran penting bagi warga untuk mengekspresikan dan mengembangkan keterampilan mereka mengenai ketahanan yang mungkin tidak dapat diterima dan atau ditolerir di bagian kota yang lain.Kata kunci. Perumahan, kota informal, ketahanan.
Better Understanding Self-Organizing Cities: A Typology of Order and Rules in Informal Settlements Ninik Suhartini; Paul Jones
Journal of Regional and City Planning Vol. 31 No. 3 (2020)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jpwk.2020.31.3.2

Abstract

Notions of order and rules play a key role in organizing the arrangement of built and unbuilt spaces. Order is achieved at various scales, such as the global, the metropolitan, the district and the neighborhood scale, by using formal and informal rules, regulations, plans and policies. Rules are the conduit by which the spatial order of urban areas is implemented and achieved. Combined with order, they are key tenets of modern planning, influencing the layout, patterns, and processes that shape urban areas. Set within the context of a wider understanding of order, rules, adaptation and how the city self-organizes and transforms, this paper examines a typology of order and rules determining the spatial order in informal settlements. The paper views the city as a dynamic system of formal rules, regulations, plans, codes and emergent informal rules, protocols and conventions that modulate and facilitate adaptation, incrementalism and step-by-step housing change in informal settlements. Using a case study of kampung Lebak Sililwangi in Bandung, Indonesia, the research deconstructed the local spatial order that exists and identifies two main rule types, namely defined and understood rules. These rules represent a set of socially acceptable activities, tasks and principles that residents use, modify and adapt to produce and refresh existing built and unbuilt spaces to meet varying needs. Rules may change from understood to defined rules and vice versa, and in this setting, systems of self-organization and arrangement of order continue to evolve and adapt. The paper is aimed at providing a deeper understanding of the nature of order and types of rules, including their relationship to the public interest and the production of negative externalities. Abstrak. Pengertian tatanan dan aturan memainkan peran kunci dalam mengatur penataan ruang terbangun dan tak terbangun. Tatanan dicapai di berbagai skala seperti global, metropolitan, distrik dan lingkungan dengan menggunakan aturan, regulasi, rencana dan kebijakan formal dan informal. Aturan adalah alat dan saluran untuk mencapai dan membangun suatu tatanan ruang wilayah perkotaan. Kombinasi antara tatanan dan aturan adalah prinsip utama dari perencanaan modern yang mempengaruhi tata letak, pola, dan proses yang membentuk daerah perkotaan. Dalam konteks pemahaman tatanan yang lebih luas terkait dengan aturan, adaptasi dan bagaimana kota mengatur dan mentransformasikan diri, makalah ini membahas tipologi tatanan dan aturan yang menentukan tatanan spasial di permukiman informal. Makalah ini memandang kota sebagai sistem dinamis dari aturan formal, regulasi, rencana, kode dan aturan informal yang muncul, protokol dan konvensi yang memodulasi dan memfasilitasi adaptasi, inkrementalisme dan perubahan perumahan bertahap di permukiman informal. Dengan menggunakan studi kasus kampung Lebak Sililwangi di Bandung, Indonesia, penelitian ini mendekonstruksi tatanan ruang lokal yang ada dan mengidentifikasi dua jenis aturan utama, yaitu aturan yang didefinisikan dan dipahami. Aturan-aturan ini mewakili serangkaian aktivitas, tugas, dan prinsip yang dapat diterima secara sosial yang digunakan, dimodifikasi, dan diadaptasi oleh penghuni untuk menghasilkan dan menghidupkan ruang yang sudah dibangun dan yang belum dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Aturan dapat berubah dari aturan yang dipahami menjadi aturan yang didefinisikan dan sebaliknya. Dalam konteks ini, sistem pengaturan mandiri dan pengaturan tatanan terus berkembang dan beradaptasi. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat tatanan dan jenis aturan termasuk hubungannya dengan kepentingan publik dan produksi eksternalitas negatif.Kata kunci. pengaturan mandiri, tatanan, aturan, bentuk, struktur, permukiman informal.