Imam Samroni
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

People in Good Corporate Governance: Position, Relation, and Civility Scheme Imam Samroni
Millah: Journal of Religious Studies Vol. VII, No. 1, August 2007: English Version
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relationship between state executor, business actor, and people or social order that enter Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on an agenda is not necessarily in a mutual accord. This paper offers three schemes in strengthening the position and relationship of the people or social order among other stakeholders. First is the attitude toward neo-liberalism, which is the scheme to prepare the people or the social order using future research in managing the future. Second is the scheme of democracy choice that has been a must in the reason economic-politic conditions. And thirdly, the attitude toward “memetic engineering,” which is the scheme to develop populist values parallel with nation plurality that they are accepted and are not constantly put in a contradiction.Keyword: GCG, CSR, neo-liberalism, people, civility
The Divergence of the Knowledge and the Value System of Girikerto Villagers of Turi Subdistrict of Sleman * Yusdani; Imam Samroni
Millah: Journal of Religious Studies Vol. X, No. 2, Februari 2011 Reformulasi Relasi Agama-Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/millah.vol10.iss2.art6

Abstract

Penelitian kualitatif ini untuk menjawab (1) pengetahuan dan tatanilai warga sebelum dan sesudah letusan Merapi 2010; serta (2) konvergensi dan divergensi pengetahuan dan tatanilai warga setelah letusan Merapi 2010. Penelitian ini merekomendasikan, pertama, dalam hal pengambilan sikap dan tindakan, warga cenderung merujuk sumber informasi dari pemerintah, pengamatan fakta lapangan, dan mempertimbangkan pencerapan pribadi (mimpi atau yang lain). Dibutuhkan kajian tentang transformasi sosial dari sejumlah kearifan lokal. Kedua, kebutuhan untuk merumuskan posisi dan peran agama dalam kondisi bencana. Dibutuhkan pembelajaran agama yang menggugah untuk menjawab permasalahan warga. Ketiga, ketidakoptimalan pemerintah desa untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan warga merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah tentang otonomi desa. Peranan tersebut ter gantikan oleh LSM. Dibutuhkan tatakelola penyelesaian pertanian, peternakan, serta sarana dan prasarana umum yang menyangkut hajat hidup warga.YusdaniImam SamroniPusat Studi Islam Universitas Islam Indonesiayusdani_msi@yahoo.comimamsamroni@ymail.com