Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RechtIdee
Fauzin Fauzin
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIFITAS EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Fauzin Fauzin
RechtIdee Vol 16, No 1 (2021): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v16i1.10501

Abstract

Persoalan    dan tantangan dalam penegakam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan semakin meningkatnya presentase kejahatan tersebut. Dengan perkembangan zaman dan kemudahan dalam berpindah antar negara pelaku tindak pidana korupsi baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana sering kali memilih untuk melarikan diri keluar negeri  beserta asset-aset hasil korupsi yang dimilikinya.  Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku dengan cara memulangkannya agar dapat diadili dengan hukum Indonesia maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme Ekstradisi, sedangkan untuk mengembalikan asset-aset hasil dari korupsi maka menggunakan mekanisme Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau yang biasa dikenal dengan  istilah Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Mekanisme-mekanisme tersebut menjadi sangat penting karena bagaimanapun dalam prinsip hukum internasional setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya, sehingga jika ingin masuk didalamnya dalam rangka pengekan hukum maka melalui mekanisme tersebut menjadi pilihan yang tepat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan.
UJI PUBLIK SEBAGAI MODEL PELIBATAN MASYARAKAT DALAM SELEKSI KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Fauzin Fauzin
RechtIdee Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i1.7557

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menemukan model pelibatan masyarakat dalam seleksi komisioner KPK. Hal ini dianggap penting mengingat hasil seleksinya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, termasuk hasil seleksi komisioner KPK periode 2019-2023. Sementara seleksi komisioner KPK sebelumnya juga terdapat catatan menarik. Dua periode diantaranya (periode 2007-2011 dan periode 2011-2015) beberapa pimpinan KPK terjerat kasus hukum yang berakibat adanya pergantian sebelum masa jabatannya berakhir. Menariknya, beberapa pimpinan KPK itu terjerat kasus hukum yang terjadi sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pimpinan KPK. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer yakni UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, juga menggunakan pendekatan konsep guna menemukan model pelibatan masyarakat yang tepat. Bahwa terdapat satu pasal yang menjadi dasar hukum pelibatan masyarakat, yakni Pasal 30 UU Nomor 30 Tahun 2002. Pelibatan masyarakat yang dimaksud diatur pada ayat (6) hanya sebatas memberikan tanggapan saat nama calon komisioner diumumkan ke publik oleh panitia seleksi. Padahal keterlibatan masyarakat menjadi strategis jika dilaksanakan dengan model yang tepat. Pelibatan masyarakat akan berdampak pada dukungan masyarakat. Mempertegas format dan waktu pelibatan masyarakat sangat penting. Uji publik terhadap calon pimpinan KPK menjadi alternatif model keterlibatan masyarakat untuk mengetahui kelayakannya. 
Co-Authors